Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai ajakan pemerintah agar masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman dampak krisis global harus didukung dengan penuh semangat.
Menurut Lestari, seperti dilansir Antara di Jakarta, Selasa (16/8), dukungan tersebut diperlukan agar bangsa Indonesia mampu mengatasi dampak krisis global dengan baik.
Hal itu disampaikan menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, yang mengajak masyarakat agar menghadapi dampak krisis global saat ini dengan kehati-hatian dan kewaspadaan.
Sejauh ini, menurut Lestari, masyarakat dan pemerintah mampu menghadapi dampak krisis global dengan baik sehingga Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki fondasi ekonomi relatif kuat. Ia mengapresiasi hal tersebut.
"Apresiasi terhadap masyarakat dan pemerintah yang sejauh ini mampu menghadapi dampak krisis global dengan baik sehingga kita saat ini termasuk negara yang memiliki fundamental ekonomi relatif kuat," kata dia.
Bahkan, Lestari mengakui sejumlah pencapaian Indonesia dalam mengendalikan pandemi covid-19 sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya memang tidak dapat dilepaskan dari peran aktif masyarakat. Di antaranya, pemberian 432 juta dosis vaksin covid-19 dan pengendalian inflasi 4,9% yang relatif rendah bila dibandingkan dengan inflasi regional negara-negara ASEAN yang berkisar 7%.
Baca juga: 3.200 Personel Amankan Upacara HUT ke-77 RI di Istana Merdeka
Meski begitu, Rerie --sapaan akrab Lestari-- memandang peran serta masyarakat dalam menghadapi beragam dampak krisis global perlu dikuatkan, mengingat kompleksnya masalah yang dihadapi.
Dia berharap konsistensi kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dapat tercipta lebih banyak bidang agar bangsa ini mampu bangkit menjadi bangsa yang kuat dalam menghadapi tantangan di masa depan.
Contohnya, Rerie mengimbau agar keyakinan Presiden Jokowi terhadap kemampuan bangsa Indonesia dalam mengelola pandemi dapat menjadi modal dasar bagi seluruh masyarakat di Tanah Air untuk mengelola berbagai agenda besar nasional lainnya.
Dia mengatakan penghargaan International Rice Research Institute (IRRI) kepada Pemerintah Indonesia atas keberhasilan mewujudkan swasembada beras dan meningkatkan ketahanan pangan nasional harus menjadi cambuk bagi sektor lainnya dalam mengupayakan kesejahteraan bangsa.
Selain itu, ia memandang dukungan pemerintah dan DPR RI terhadap isu kesetaraan gender di Tanah Air harus diberikan secara konsisten.
"Upaya itu bisa dilakukan lewat merealisasikan sejumlah peraturan dan undang-undang yang memberi perlindungan terhadap perempuan. Namun hingga kini, prosesnya masih terhambat, seperti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)," ujar Rerie. (Ant/OL-16)
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada rentang Januari-Juli 2024.
DORONG produktivitas sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan peran ekonomi rakyat dalam menopang ekonomi nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved