Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Karya Republik (Pakar) yang dipimpin oleh cucu Soeharto, Ari Sigit, mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Ari beserta jajarannya mendatangi KPU RI untuk mendaftarkan partai politik (parpol)-nya di hari terakhir pendaftaran, yakni pada Minggu (14/8) ini.
Diketahui, Partai Pakar menjadi parpol ke-32 yang telah mendaftar tahapan pendaftaran ke KPU. "Yang jelas Pakar berpegang pada nasionalis dan agamis," ujar Ari di gedung KPU.
Baca juga: Partai Gerindra dan PKB Resmi Berkoalisi pada Pemilu 2024
"Pakar itu ke depannya apa yang bagus dari program orde lama, orde baru, orde reformasi, maupun orde sekarang, yang bagus pasti kita akan teruskan," imbuhnya.
"Kita ingin memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara, dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Terutama, meningkatkan income per kapita dan mengurangi hutang negara," jelas Ari.
Baca juga: Perludem: Kampanye Pemilu di Kampus belum Memungkinkan
Pihaknya optimistis bisa lolos pertama kalinya sebagai parpol peserta Pemilu 2024. Ari menargetkan Partai Pakar bisa meraih suara untuk bisa lolos parlement threshold. Adapun parpol tersebut didirikan Ari Sigit sejak 2013 silam.
Namun, dari beberapa tahapan pendaftaran parpol, Partai Pakar belum pernah lolos jadi peserta pemilu. "Pada 2013, kita administrasi nomor dua terlengkap, tapi faktualnya tidak lolos. Ada hal yang tidak bisa disebutkan kenapa tidak lolosnya. Intinya belum pernah lolos," pungkas dia.(OL-11)
Jika ada ketidakjujuran, anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menyinggung adanya pidana jika peserta pemilu tak melaporkan dana tersebut dengan transparan.
Polda Sulawesi Tengah, menetapkan seorang oknum kepala desa di Tojo Unauna sebagai tersangka karena terlibat dalam kasus tindak pidana Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
PDIP masih teratasi (12,89%), diikuti Demokrat (12,04%), Gerindra (10,74%), Golkar (10,19%) dan NasDem (7,86%)
Selain itu, dalam sejumlah kesempatan, Jokowi memberikan sinyal kepada loyalisnya memilih PSI
Di sisi lain, ia mengaku tak mengetahui apakah Jokowi akan mengajukan cuti untuk kampanye
Sejauh ini ia belum mengetahui apakah Jokowi akan cuti untuk turun gunung kampanye.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved