Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPR RI menyetujui dan menyambut positif aturan baru vaksin covid-19 booster kedua atau vaksin dosis keempat untuk para tenaga kesehatan. Hal itu diungkapkan oleh anggota komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Akan tetapi, Legislator PDI Perjuangan ini mengingatkan capaian booster pertama bagi masyarakat juga mendesak untuk ditingkatkan.
“Kita mendukung booster kedua untuk para tenaga kesehatan (nakes), apalagi booster kedua ini kan rekomendasi dari WHO. Tapi saya ingatkan, capaian boster pertama bagi masyarakat yang masih rendah justru yang harus menjadi prioritas,” kata Rahmad Handoyo dalam keterangan resmi, Sabtu (30/7).
Handoyo mengatakan, capaian vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua, per Juni 2022 lalu pun belum mencapai target yang dipatok Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 70 persen. Sementara capaian booster pertama bagi masyarakat juga masih rendah.
“Penyuntikan booster kedua atawa vaksin keempat ini memang baik tapi sekali lagi, ini bukan prioritas utama. Justru capaian booster pertama bagi masyarakat yang harus ditingkatkan dan dikejar,” katanya.
Meskipun menaganggap booster kedua bukan prioritas, Handoyo tetap mendorong vaksin keempat ini diberlakukan untuk kalangan tertentu, para nakes dan orang-orang yang beresiko tinggi , semisal para lansia, khususnya yang memiliki komorbid.
“Booster kedua tetap kita dukung dan dorong agar selain nakes, juga menyasar orang yang beresiko tinggi seperti lansia maupun yg punya komorbid juga. Nah, selanjutnya perlu juga dipikirkan boster kedua untuk masyarakat umum,” katanya.
Handoyo tidak menampik, saat ini masyarakat sudah mulai kurang antuisias untuk vaksin. Padahal, kata Handoyo, covid-19 masih ada dan masih beresiko, terbukti baru-baru ini ada dua dokter yang meninggal dunia akibat pandemi covid yang berkembang dengan varian yang ada sekarang.
“Saya kira pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan semua pihak harus memikirkan lagi langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti sebelumnya berbondong-bondong menuju ke fasilitas kesehatan untuk vaksin. Apalagi kan gelombang terkahir Covid-19 masih mengancam, kita harus hati-hati,” katanya.
Menurut dia, di tengah menurunnya semangat untuk vaksin, sangat tepat jika persyaratan booster pada mode transportasi tempat perkantoran dan fasilitas umum diberlakukan.
“Saya kira langkah yang tepat jika persayaratan booster diberlakukan ke tempat umum. Kebijakan seperti ini akan kembali meningkatkan kesadaran masyarakat untuk booster," pungkas dia. (OL-12)
Jumlah masyarakat Indonesia yang disuntik vaksin covid-19 dosis keempat atau booster kedua terus meningkat
Pemerintah menganjurkan agar masyarakat tetap melakukan vaksin booster covid-19 meski aturan wajib masker resmi dicabut.
"Vaksinasi dosis booster kedua sangat penting untuk mengendalikan penyebaran covid-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus."
DI saat meningkatnya jumlah pasien Covid-19, persedian vaksin Covid-19 di sejumlah Puskesmas di Surabaya, Jawa Timur, kembali kekurangan vaksin.
Masyarakat rentan dan umum penerima vaksin booster kedua juga bertambah. Jumlahnya kini mencapai 1.036.598 orang.
LEBIH dari 18 ribu orang di Indonesia menerima vaksin covid-19 dosis ketiga hari ini, Sabtu, 11 Maret 2023. Data itu termuat dalam laman covid19.go.id
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved