Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Indonesia Government and Parliament Watch M Huda Prayoga menilai penggunaan baret dan tongkat pada seragam baru jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi tanda transformasi mental guna melawan mafia tanah.
"Perubahan penanda organisasi itu biasa sebagai batas sebuah periode. Kita ambil positifnya, Pak Hadi ingin membawa ATR-BPN yang baru, dengan menggunakan penanda baru" ujar Huda lewat keterangannya, Kamis (28/7)
Publik, sambung Huda, seyogianya menangkap pesan penting dari Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto kepada seluruh jajarannya yang bermuara pada terjadinya transformasi mental ASN Kementerian ATR/BPN.
"Selama ini yang memang dirasakan kurang adalah disiplin dan kewibawaan aparat ATR/BPN dalam melaksanakan tusinya sebagai penjaga hak-hak pertanahan dan koordinasi tata ruang di Indonesia. Ini tugas konstitusional yang memerlukan self esteem dari setiap personal yang melaksanakannya," jelas Huda.
Menteri Hadi Tjahjanto memiliki waktu kurang dari dua tahun untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo sejak dilantik pada 15 Juni 2022.
Sejumlah tugas itu di antaranya, percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, pemberantasan mafia tanah dan dukungan untuk ibu kota negara.
"Sepertinya pak Hadi tidak ingin business as usual. Beliau ingin ada perubahan mentalitas dari bawahannya dan melihat urgensi dari penugasan ini. Ia juga membuka hotline pengaduan yang menunjukkan kepemimpinannya tidak antikritik dan terbuka," pungkasnya. (OL-8)
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
Sentra Gakkumdu juga diminta tidak hanya berfokus pada penindakan tindak pidana Pilkada, tetapi juga mengantisipasi pencegahan kecurangan Pilkada 2024
Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN berfungsi untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
Dari estimasi 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 109,6 juta bidang tanah.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Kota Lengkap dapat tercapai karena adanya sinergi dan kolaborasi dari pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
SHM yang dikenal secara umum merupakan sebuah dokumen yang tidak memiliki masa waktu karena kedudukannya sangat tinggi.
UNIVERSITAS Syiah Kuala (USK) bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN RI, merilis hasil riset inventarisasi, identifikasi tanah ulayat dan komunal yang berada di Provinsi Aceh.
Pemerintah akan menetapkan peraturan terkait pembatasan jumlah kepemilikan hunian bagi warga negara asing (WNA).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved