Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji hari ini. Pemanggilan Tatto oleh penyidik untuk mendalami dugaan korupsi dalam pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah periode 2019-2021.
"Pemeriksaan dilakukan di Mako Brimob Purwokerto," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (21/7).
Ali mengatakan pihaknya juga memanggil empat saksi lain dalam kasus ini. Mereka yakni pihak swasta, Sugeng Riyanto; Kepala Cabang Bank Jateng Banjarnegara, Siti Nafisah; karyawan swasta, Agustina Angela; dan pihak swasta, Susi Widiyanti.
Baca juga: Adik Mardani Maming Kembali Mangkir
Mereka berlima diharap memenuhi panggilan penyidik. Keterangan mereka dibutuhkan untuk mendalami dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono ini.
Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Lembaga Antikorupsi. Kasus ini terkait adanya dugaan permainan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada 2019-2021. KPK juga mengusut dugaan penerimaan gratifikasi dalam kasus ini. (P-5)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved