Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ERA kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai semakin mewujudkan nilai Pancasila yang lebih baik bagi masyarakat. Hal itu mampu memperkuat bangsa dalam menghadapi pelbagai tantangan global.
Demikian disampaikan langsung Komisaris Telkom Rizal Mallarangeng saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional dengan tema Pancasila dalam Era Globalisasi Demi Menciptakan Pemimpin dalam Indonesia Emas 2045 di Universitas Trisakti.
Ia mengatakan masa pemerintahan Jokowi pada priode kedua ini begitu aktif mendorong masyarakat untuk dapat menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya terlihat dengan semakin kuatnya persatuan di masyarakat.
Ia menilai Pancasila sebagai satu pedoman negara harus benar-benar teraplikasi sebagai sebuah konsep dasar negara yang sangat mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam upaya membangun bangsa.
"(Penerapan Pancasila) menjadi lebih baik. Karena Pancasila itukan idealisasi dari sesuatu yang kita anggap penting dan mulia sebagai dasar negara," ujar Rizal.
Para pendiri bangsa, sambung Rizal, membentuk Pancasila untuk menjadi pedoma hidup masyarat. Agar dalam perjalanan kehidupan sesuai dengan norma-norma kebaikan, kesetaraan, serta sosial meski hidup dalam balutan perbedaan.
Atas dasar itulah, dia menlihat, komitmen pemerintahan Jokowi telah bergerak ke arah yang benar. Ia berharap kondisi kondusif seperti sekarang ini dapat terus teralisasi pada setiap masa kepemimpinan.
"Karena ada keadilan, kemanusiaan, jadi dalam proses perilaku. Kita harus menjadi lebih baik dan menjadi sebuah ideal yang memberi inspirasi bagi kita semua," ujar Rizal.
Ia menambahkan, kesuksesan Jokowi menerapkan nilai Pancasila terlihat dari terciptanya stabilitas situasi kondusivitas dalam negeri.
Sehingga semakin menguatkan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dunia "Itulah kita akan menjadi lebih baik dan pemerintahan Jokowi ini mengalami krisis dunia yang tidak mudah semua negara mengalami. Bahwa kita menjadi yang lebih baik itukan yang paling penting," pungkasnya. (OL-8)
Tujuan kerja sama untuk memberikan pembinaan dan pemahaman tentang ideologi Pancasila di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa yang berkuliah di UPI Kampus Cibiru.
Di tengah tantangan arus digital saat ini, kegiatan kelas menulis bermanfaat untuk mengasah kreativitas dan kemampuan menulis anak-anak.
Ratusan anak mengerubungi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko saat bermain kuis Pancasila dalam puncak perayaan Hari Anak Nasional di Istora Papua Bangkit.
UPAYA penguatan Pancasila yang dimulai pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo mesti dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
PARTAI NasDem pada 25-27 Agustus 2024 mendatang akan menyelenggarakan perhelatan akbar dalam tradisi keorganisasian partai, yaitu kongres ke-3.
PANCASILA pro pembangunan berkelanjutan. Itu pilihan tunggal atau tujuan Proklamasi tidak kesampaian.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KONTROVERSI Tapera berujung dengan diajukannya permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
PERUBAHAN revisi Undang-Undang Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.
Pakar hukum tata negara Feri Amsari secara tegas menyampaikan bahwa ide untuk memunculkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) jelas melawan konstitusi.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg DPR RI) Fraksi NasDem Rico Sia menerangkan parpolnya mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved