Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pihaknya masih menunggu partai politik (parpol) lain untuk mendaftar dan terintegrasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Sejauh ini, sebanyak 21 parpol telah terdaftar pada sistem pendaftaran dan verifikasi pada Sipol tersebut.
Enam dari 21 parpol yang terdaftar merupakan parpol yang berada di Parlemen. Partai itu, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai NasDem, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Pembangunan Persatuan (PPP).
Namun, hingga (27/6), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga berada di parlemen justru belum terlihat mendaftarkan partainya dalam Sipol.
"Kami masih menunggu, karena itukan permohonan, nanti kita approve," papar Komisioner KPU RI Idham Holik kepada Media Indonesia, Selasa (28/6).
Jika parpol kesulitan masuk Sipol, lanjut Idham, pihaknya telah menyiapkan petugas helpdesk. "Kami memberikan pelayanan dalam bentuk helpdesk di mana parpol dapat menyampaikan kendala-kendala teknis kepada petugas," ungkapnya.
Baca Juga: PB PMII Ajak Rakyat Jangan Pilih Capres/Cawapres Oligarki di ...
Pada prinsipnya, kata Idham, KPU ingin melayani agar parpol tidak terjadi atau mengalami kendala dalam mendaftar Sipol.
"Website ini dibangun dalam upaya melayani parpol, mempermudah parpol untuk mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran parpol pada Agustus 2022 nanti," pungkasnya.
Berikut daftar 21 parpol yang sudah mendaftar akun Sipol per 27 Juni;
• Partai Golongan Karya
• Partai Bhinneka Indonesia
• Partai Hati Nurani Rakyat
• Partai Bulan Bintang
• Partai Swara Rakyat Indonesia
• Partai Rakyat Adil Makmur
• Partai Persatuan Indonesia
• Partai Demokrat
• Partai Nasdem
• Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
• Partai Solidaritas Indonesia
• Partai Keadilan dan Persatuan
• Partai Ummat
• Partai Gelombang Rakyat Indonesia
• Partai Kebangkitan Nusantara
• Partai Pandu Bangsa
• Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
• Partai Republikku
• Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
• Partai Pergerakan Kebangkitan Desa
• Partai Garda Perubahan Indonesia (OL-13)
Baca Juga: KPU: Sudah 21 Parpol yang Terintegrasi Sipol, 10 Parpol Baru
Sekjen PAN Eddy Soeparno berharap Muhammadiyah apat memberikan manfaat kepada umat dalam mengelola tambang.
PAN menyambut baik rencana Partai Gerindra mengusung Sudaryono maju dalam Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jawa Tengah 2024
JURU bicara PSI Dedek Prayudi mengatakan partainya masih menghitung, membaca secara saksama peluang ketua umumnya Kaesang Pangarep maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) disebut akan memberikan kejutan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebagai respon atas peluangnya maju di Pilkada DKI Jakarta.
PARTAI NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Subang, Jawa Barat, resmi mendeklarasikan kerja sama politik atau koalisi untuk Pilkada Subang 2024.
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengaku siap maju ke Pilkada Sleman tahun 2024 ini setelah mendapatkan rekomendasi dari partai PAN.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Deklarasi mengusung Yoyok Sukawi tersebut berlangsung di Semarang, Sabtu (27/7) malam, dihadiri jajaran pimpinan parpol pengusung di tingkat Kota Semarang, Jawa Tengah.
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Anies telah mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem untuk maju di Pilkada Jakarta.
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved