Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pendidikan politik terhadap perempuan guna meningkatkan peran perempuan dalam memengaruhi kebijakan publik.
"Tugas organisasi perempuan saat ini adalah fokus pada gerak dan langkah pada pendidikan politik untuk meningkatkan peran perempuan dalam setiap kebijakan publik," kata Wakil Ketua MPR Koordinator bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah ini saat menerima jajaran pengurus Dewan Pengurus Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia (DPP KPPI) di rumah dinas di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/6).
Menurut Lestari, pikiran-pikiran tentang peran perempuan terkait kebijakan publik harus terus disebarluaskan lewat media massa. Sehingga, ujar Rerie --sapaan akrab Lestari--, upaya untuk menyadarkan para perempuan di Tanah Air agar memiliki dorongan untuk terjun langsung di bidang politik, dapat terus ditingkatkan.
Baca juga: Surya Paloh Resmikan Kantor DPW NasDem Aceh
Saat ini, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perempuan terjun ke politik masih menghadapi banyak kendala. "Ketika kapasitas memadai, tetapi lingkungannya tidak mengizinkan perempuan untuk terjun ke bidang politik. Demikian juga sebaliknya," ujar Rerie.
Dengan kondisi itu, tegas dia, perlu banyak langkah dan upaya untuk memperkuat dorongan agar perempuan mampu mengatasi sejumlah kendala yang dihadapinya.
Sementara Ketua Presidium DPP KPPI Kanti W Janis berpendapat mendorong perempuan paham politik tidak hanya bertujuan agar perempuan memahami pembuatan kebijakan publik tetapi juga agar perempuan mampu memengaruhi kebijakan publik untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.
Jadi, ujar Kanti, di samping meningkatkan secara kuantitas perempuan berkiprah di bidang politik, kita juga harus mendorong perempuan meningkat secara kualitas dalam memahami politik. (RO/S-2)
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada rentang Januari-Juli 2024.
DORONG produktivitas sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan peran ekonomi rakyat dalam menopang ekonomi nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved