Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan sejumlah arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada 48 penjabat (Pj) kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6).
Arahan pertama, presiden ingin seluruh Pj kepala daerah mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 sebaik-baiknya. Ia tidak ingin ada masalah terutama terkait anggaran yang tidak cukup.
“Semua urusan pemilu dan pilkada harus diprogramkan betul di dalam APBD,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Seanjutnya, pemerintah daerah juga diminta memberi dukungan prasarana dan sarana, termasuk dalam hal distribusi logistik.
Baca juga: Prabowo: Kalah itu Kemenangan yang Tertunda
"Semua kebutuhan, pengadaan logistik harus sudah sampai sebelum hari pelaksaan pemungutan suara, 14 Februari 2024," ucapnya.
Kemudian, terkait regulasi, presiden akan menyiapkan berbagai aturan pendukung jika memang dibutuhkan.
Seperti payung hukum untuk lelang pengadaan logistik pemilu yang diharapkan bisa difokuskan pada produk-produk hasil UMKM lokal.
"Presiden ingin sebanyak mungkin menggunakan produk dalam negeri. Banyak saya kira, ada kertas, pena, itu produksi dalam negeri banyak sekali. Jangan impor-impor terus sehingga uang beredar di Indonesia,” tandas mantan kapolri itu.(OL-4)
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Pj kepala daerah harus mundur lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada jika ingin ikut pilkada.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Perhelatan Pilkada Serentak 2024 diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang merakyat
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Kader harus terus melakukan konsolidasi mulai dari tingkat ranting hingga wilayah demi terciptanya soliditas yang kuat.
Kota Medan yang saat ini dipimpin menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution masih memiliki 'utang' ke KPU Kota Medan dan Bawaslu Kota Medan sebesar Rp49,3 miliar dan Rp15,27 miliar.
Pembukaan ulang pendaftaran calon perseorangan didasarkan pada prinsip penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang adil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved