Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi III DPR Eva Yuliana berharap publik memercayai panitia seleksi (pansel) Komisioner Komnas HAM untuk dapat menjalankan amanah memilih calon yang kompeten.
Pernyataan ini disampaikan Eva dalam merespons adanya anggota Polri aktif, yang lolos dalam seleksi calon komisioner Komnas HAM.
"Tahapan pemilihan komisioner Komnas HAM masih ada beberapa beberapa tahapan lagi. Mari kita percayakan pada pansel. Insyaallah, mereka mampu melaksanakan amanah dengan baik," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (4/6).
Baca juga: Pansel Komnas HAM Apresiasi Masukan Publik
Menurut Eva, siapa pun dapat mengikuti seleksi ini dengan tetap menjalankan aturan yang berlaku. Sehingga, tidak ada aturan yang dilanggar.
"Calon komisioner dari kalangan manapun, akademisi, aktivis, pejabat, unsur polri dan lainnya berhak mengikuti seleksi selama memenuhi syarat dan mampu," pungkasnya.
Pihaknya menilai tujuan anggota polri aktif dalam seleksi tersebut tidak melanggar UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. "Menurut saya, hal tersebut secara hukum tidak melanggar. Untuk menjadi komisioner, tidak ada larangan atau pengecualian terhadap anggota polri," imbuh Eva.
Baca juga: Anggota Polri jadi Komisioner Komnas HAM Berpotensi Konflik Kepentingan
Sebelumnya, Ketua Tim Pansel Calon Komisioner Komnas HAM Makarim Wibisono mengungkapkan bahwa Remigius Sigid Tri Hardjanto yang lolos seleksi, merupakan anggota polri aktif. Serta, harus berstatus nonaktif jika terpilih menjadi komisioner lembaga tersebut.
Lolosnya Kepala Divisi Hukum Polri tersebut menimbulkan pertanyaan terhadap pansel yang dinilai tidak transparan. Sedangkan, pansel mengklaim bahwa Remigius akan segera pensiun.(OL-11)
Untuk mendapatkan pimpinan KPK yang berintegritas sesuai keinginan publik dan UU, semua ada di tangan panitia seleksi (pansel).
PANITIA Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029 mengumumkan sebanyak 236 orang lulus seleksi administrasi capim KPK.
SEJUMLAH pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 diumumkan pada Rabu (24/7/2024).
OPTIMISME publik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dibangkitkan agar KPK berubah menjadi lebih baik dan mendapatkan kembali kepercayaan publik.
Pemeriksaan rekam jejak akan dilakukan setelah panitia seleksi (pansel) mengirimkan data ke KPK.
MANTAN penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap meminta panitia seleksi KPK untuk tidak gegabah dengan meluluskan peserta seleksi pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak bermasalah.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved