Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk mundur dari jabatannya pascamenikah dengan adik dari Presiden Joko Widodo Idayati. Masyarakat sipil menginginkan independesi MK tetap terjaga.
Ketua Perhimpunan Hukum dan Bantuan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan dari segi kepentingan politik, pemerintah yakni presiden sangat bersinggungan dengan pengujian undang-undang di MK.
"Dalam berbagai pengujian undang-undang dia (presiden) sebagai pihak berperkara," ujar Julius dalam diskusi bertajuk 'Menjaga Marwah dan Integritas MK' yang digelar secara daring, Sabtu (4/6).
Lembaga peradilan, imbuhnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Kehakiman harus imparsial. Masyarakat khawatir terhadap independensi MK terutama terkait sidang gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang mana menurut Julius, putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi Wali Kota Solo dapat mencalonkan diri kembali. Selain itu, ada menantu Presiden Jokowi yang menjadi Wali Kota Medan Bobby Nasution.
Baca juga: PKS Pertimbangkan Opsi Gabung Koalisi Indonesia Bersatu
"Ketua MK harus mundur kalau ada hubungan keluarga. Adik, kakak ipar, dan lain-lain. Pasal 43 UU Kehakiman, hakim MK harus negarawan, Hakim Konstitusi Saldi isra dia mundur dari jabatan komisaris, masa seorang negarawan tidak mau mundur akibat kepentingan pribadinya," tutur Julius.
Masyarakat sipil, ujar Julius, berencana membawa masalah tersebut ke Dewan Etik MK. Pada kesempatan yang sama, Dosen Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Jentera Bivitri Susanti mengatakan banyak masyarakat memiliki harapan besar pada MK sebagai penjaga konstitusi.
Oleh karena itu, masyarakat ingin agar hubungan antara ketua MK dan adik presiden Jokowi tidak menurunkan kredibilitas MK. Selain itu, imbuh dia, hal tersebut bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap MK.
"Ini dalam jangka panjang bahaya sekali. Kalau ada putusan sengketa pemilu bisa tidak dihormati putusannya," tukasnya. (OL-4)
HAKIM Konstitusi Anwar Usman pingsan setelah mengikuti wisuda purnatugas di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (13/4).
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Liliek Prisbawono Adi sebagai Hakim MK menggantikan Anwar Usman. Liliek tegaskan komitmen jaga integritas dan kawal konstitusi
Mensesneg Prasetyo Hadi sebut pelantikan hakim MK pengganti Anwar Usman digelar minggu ini. Simak tiga nama calon dari unsur Mahkamah Agung.
Hakim Konstitusi Anwar Usman sampaikan permohonan maaf di sidang terakhirnya sebelum purna tugas 6 April 2026. Simak rekam jejak, kontroversi, hingga calon penggantinya.
HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, menggunakan hak ingkar untuk tidak ikut dalam sidang putusan dismissal sengketa pilkada Sumatera Utara.
MK melanjutkan sidang penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 dengan komposisi hakim lengkap setelah Anwar Usman absen.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved