Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI bakal mengalokasikan Rp14 Triliun total anggaran guna mengantisipasi adanya putaran kedua Pilpres pada Pemilu 2024. Adapun anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76 Triliun.
"Antisipasi pilpres putaran kedua, untuk bisa ditentukan pemenang harus melebihi separuh jumlah suara sah nasional," papar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Rabu (1/6).
Kemudian, kata Hasyim, calon harus menang di lebih separuh jumlah provinsi Indonesia dengan minimal mendapatkan suara 20 persen di masing-masing provinsi.
Jika tidak terjadi adanya putaran kedua, Hasyim menyebut anggaran Rp14,4 Triliun tak bakal digunakan atau tidak dibelanjakan.
Kemudian, Hasyim menuturkan KPU anggaran untuk alat pelindung diri (APD) Covid-19 sebesar Rp4 Miliar. Adanya anggaran untuk APD lantaran Hayim tak ingin pengalaman Pilkada 2020 kembali terulang.
"Alat pelindung diri, karena status kedaruratan bencana nasional non alam berupa COVID sampai sekarang belum ada keputusan selesai dan dinyatakan normal, maka kita harus mengantisipasi seperti pengalaman Pilkada 2020 kemarin," ucapnya.
"Dialokasikan APD Rp4.652.046.435 kisarannya 6,07%, ini kategori anggaran non elektoral," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: DPW NasDem DIY : Capres 2024 Sudah Ada, Kriterianya Sesuai Sila 3 Pancasila
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Seluruh fraksi di DPRD DKI setuju atas rencana kebijakan sekolah gratis di Jakarta dengan mengalihkan anggaran KJP Plus.
Tidak ingin mengulang kejadian tahun lalu, Pemprov Babel menyiapkan anggaran tak terduga untuk penanganan karhutla.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI Jakarta fokus untuk mengatasi berbagai permasalahan termasuk kemiskinan ekstrem dan 'stunting'.
PEMKOT Bandung Jabar, terus menggencarkan program percepatan penurunan kasus stunting, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyisihkan anggaran sebesar 5 persen pada setiap OPD.
PEMDA DIY merealokasi anggaran belanja sebesar Rp418,35 miliar untuk penanganan Covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved