Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLITIKUS yang juga mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais meminta masyarakat mencari calon pemimpin yang berkomitmen memelihara ideologi bangsa, yaitu Pancasila.
"Harus menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga kedaulatan Indonesia," katanya usai mengisi Seminar Pra-Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah bertajuk "Internasionalisasi Gerakan Muhammadiyah" di Edutorium Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, hari ini.
Amien yang juga pendiri Partai Amanat Nasional kemudian keluar dan mendirikan Partai Ummat itu meminta masyarakat tidak memilih pemimpin yang visi dan misinya terlalu condong ke negara lain maupun yang terkesan memusuhi kelompok tertentu.
"Kalau ada calon pemimpin terlalu ke arah Barat, jangan dipilih, atau terlalu ke arah (negara) Tirai Bambu, juga jangan dipilih. Kiblat kita Indonesia," kata Ketua Majelis Syura Partai Ummat ini.
Baca juga: Usai Diundur Karena Mendagri, Rapat Tahapan Pemilu Batal Lagi gara-gara KPU
Menurut doktor politik lulusan Chicago University, AS, tersebut, demokrasi adalah semacam pasar bebas bagi masyarakat di mana setiap orang bisa memilih ide-ide yang ditawarkan oleh setiap capres maupun cawapres.
Sementara itu, untuk menjaga transparansi penghitungan suara pada Pilpres 2024, ia mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertindak sebagai penyelenggara pemilu tidak menjadi satu-satunya lembaga yang secara resmi bisa menghitung hasil pemilihan suara.
"Saat ini model pemilihan umum kan KPU, saya usulkan yang menghitung KPU ditambah partai-partai. Partai politik juga banyak yang ahli IT. Itu akan lebih adil dan fair," katanya.
Mengenai persiapan Partai Ummat menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024, ia menyatakan segera membicarakan dengan para pengurus.
"Saya punya partai kan belum diverifikasi, kalau sudah pun saya akan bicara sebagai Ketua Majelis Syura tentang pilpres ini," katanya. (OL-4)
Amien mengatakan fungsi ormas keagamaan dikhawatirkan tidak pada koridornya bila menerima perizinan pengelolaan tambang.
Mohammad Amien Rais menilai kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada badan usaha organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk bantu keuangan, sebagai jebakan.
Mohammad Amien Rais, tokoh Reformasi, mengkritik kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi keagamaan.
Mohammad Amien Rais, tokoh terkemuka pada era Reformasi, menyatakan kekhawatirannya tentang pemberian izin pengelolaan pertambangan kepada organisasi keagamaan.
Amien Rais memberikan kritik tajam terhadap dinasti politik yang dibangun oleh keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Partai yang dulu saya dirikan bersama teman-teman progresif berakhir menjadi partai ugal-ugalan. Saya betul-betul marah ikhlas. Saya tidak marah emosional."
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
KETUA Pimpinan Pusat Organisasi Islam Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau masyarakat internasional untuk mengutuk Israel atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Ismail Haniyeh.
Muhammadiyah berkomitmen menjalankan izin tambang sesuai amar makruf nahi munkar secara elegan dan bermartabat sesuai kepribadian Muhammadiyah.
ISLAM berkemajuan dalam tulisan ini mengacu pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disahkan dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta.
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi dan menghormati keputusan PP Muhammadiyah yang siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved