Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan bahwa hakikat pemerintah merupakan pelayan masyarakat.
Dalam hal ini, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat yang dipilih masyarakat, serta jajaran perangkat pemerintah, memiliki peran dalam melayani rakyat.
Pola relasi antara pemerintah dan masyarakat saat ini telah berubah. Di era sekarang, pemerintah bertugas memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.
Baca juga: Kebijakan WFH bagi ASN bukan Libur Tambahan
Hal ini juga sejalan dengan sikap dan nilai yang dicontohkan Presiden Joko Widodo, yang mendorong segenap aparat pemerintah untuk senantiasa melayani masyarakat.
"Walaupun kita selalu menyebut diri kita pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten dan sebagainya, tetapi sesungguhnya makna jati diri kita adalah pelayan masyarakat," ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, Minggu (22/5).
Pada masa silam, relasi pemerintah dengan rakyat cenderung menempatkan rakyat di bawah. Namun, kondisi itu telah berubah secara ekstrem dan menjadikan rakyat di posisi pihak yang dilayani. Itu tidak lepas dari kesadaran masyarakat terhadap peran pemerintah.
Baca juga: Pemprov Jawa Barat Kerahkan ASN untuk Bagi Makanan
Suhajar pun mengapresiasi kiprah yang dilakukan Pemprov Sumbar. Pasalnya, Sumbar dinilai telah memberikan contoh nyata di dalam pelayanan masyarakat.
"Saya mendapat kabar dan melihat foto-foto Bapak Gubernur pergi berbuka puasa ke rumah penduduk yang paling susah di lingkungan masjid. Itu hal di mana kita menempatkan rakyat bagaikan orang tua kita," tandasnya.(OL-11)
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
PAKAR psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kasus bunuh diri dikalangan personel kepolisian memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat sipil.
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
Masyarakat diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan sebagaimana perizinan yang diberikan kepada swasta.
KOALISI Masyarakat Sipil merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait multifungsi TNI. Mewakili koalisi, Gufron Mabruri menyayangkan komentar tersebut.
Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, meyakini bahwa keterlibatan publik akan meningkatkan kecukupan beleid Revisi UU Penyiaran.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bekasi, Uckhy Adhitya, melakukan serangkaian kunjungan ke beberapa kantor pemerintahan di Kota Bekasi
Layanan pembuatan paspor dan keimigrasian lainnya akan tetap beroperasi pada saat akhir pekan (weekend)
Selain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri berfungsi sebagai pelindung, penengah konflik, dan penyuluh masyarakat.
Firma konsultasi manajemen Kearney AS menyebut penggunaan AI berpotensi menyumbang hampir US$1 triliun produk domestik bruto (PDB) Asia Tenggara pada 2030.
Pemerintah menargetkan 18 layanan publik yang terimbas insiden serangan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 bisa pulih dan melayani masyarakat pada akhir Juni 2024.
SERVER PDNS Kominfo mengalami serangan siber. Guru Besar bidang IT Prof Marsudi Wahyudi Kisworo mengatakan bahwa di dunia keamanan komputer tidak ada sistem yang dijamin keamanannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved