Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TAHAPAN Pemilu 2024 semakin mendekat. Badan Pengawas Pemiihan Umum (Bawaslu) kini tengah mempersiapkan jajaran pengawas di tingkat provinsi. Artinya, bakal ada proses seleksi Timsel (Tim Seleksi) Bawaslu di daerah.
Peneliti Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby mengapresiasi proses Bawaslu yang sudah melakukan transparansi. Serta, mampu mengaet ratusan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendaftaran timsel.
Namun perlu digarisbawahi, Alwan menganggap pengumuman hasil timsel menyulitkan masyarakat untuk berpartisipasi, atau sekadar memberikan masukan.
Baca juga: Gerak Cepat Persiapkan Pemilu 2024, Bawaslu Tetapkan Penanggung Jawab Divisi
“Karena Bawaslu tidak melampirkan wilayah dan latar belakang profesi. Serta, waktu yang begitu sempit untuk masyarakat,” tutur Alwan dalam sebuah diskusi, Kamis (19/5).
Pihaknya juga menegaskan bahwa perlu adanya keterbukaan terkait pedoman rekrutmen Timsel Bawaslu. Dalam hal ini, alat ukur mikro dan makro terkait pengambilan keputusan terhadap 125 orang pada tahap akhir seleksi.
Baca juga: KPU: PKPU 2024 Rampung, Tinggal Disahkan
Bawaslu RI diketahui membuka pendaftaran untuk calon anggota timsel di 25 provinsi untuk masa jabatan 2022-2027. Guna menghindari kecurigaan dan pertanyaan publik, ada beberapa hal yang harus dilakukan Bawaslu dalam menentukan timsel.
Pertama, calon anggota timsel perlu memiliki pemahaman, pengetahuan dan kompleksitas kepemiluan. Kemudian, diperlukan peran perempuan di timsel minimal 30%, atau minimal ada 40 perempuan dari 125 anggota timsel.
“Yang ketiga, timsel harus bekerja independen dam imparsial terhadap seluruh tahapan seleksi,” pungkas Koordinator Harian Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Ihsan Maulana.(OL-11)
Jika KPU tidak segera bertindak dikhawatirkan permasalahan itu bisa berujung pada konflik horizontal
Menurut dia, proses seleksi Bawaslu di Provinsi Papua Selatan berlangsung tidak transparan, terkesan terburu-buru, dan diduga melayani kepentingan politik pihak tertentu.
Panitia seleksi Calon Anggota BNSP mengundang warga Negara Indonesia terbaik untuk mengikuti seleksi Calon Anggota BNSP Periode 2023 – 2028
ANGGOTA DPR RI dari Dapil Papua Barat Rico Sia mendesak mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak mengubah hasil pleno
Sangat disayangkan praktik kotor seperti ini terjadi hanya untuk mengamankan kepentingan politik.
Ke-10 nama itu dianggap sudah memenuhi kriteria berdasarkan kemampuan dan hasil seleksi yang dilakukan secara independen.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan bahwa permintaan Megawati seharusnya dilihat sebagai upaya untuk transparansi dan akuntabilitas, bukan sebagai ancaman.
Prestasi ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari dedikasi dan integritas BMH dalam mengelola setiap rupiah zakat, infak, dan sedekah yang diamanahkan oleh para donatur.
Pemerintah diminta tidak memberatkan masyarakat lewat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menekankan agar jajarannya mengutamakan transparansi dan akuntabilitas penyampaian informasi ke masyarakat.
Dilihat dari draft revisi UU TNI, sepertinya TNI ingin meminta kembali apa yang pernah mereka punya pada masa Orde Baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved