Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPD Partai Garuda Provinsi Papua Pegunungan Danius Wenda mengapresiasi kinerja dan independensi Tim Seleksi (Timsel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan atas tahapan seleksi Komisioner KPUD Provinisi Papua Pegunungan yang saat ini sudah menghasilkan 10 nama calon komisioner.
Ke-10 nama itu dianggap sudah memenuhi kriteria berdasarkan kemampuan dan hasil seleksi yang dilakukan secara independen.
"Apa yang sudah dilakukan oleh Timsel sejauh ini kami anggap sangat positif. Mereka independen menjalankan tahapan seleksi sehingga hasil 10 besar nama saat ini untuk jadi KPU Provinsi Papua Pegunungan itu sudah berdasarkan proses yang baik dan independen," ungkap Danius kepada wartawan, Selasa (4/4).
Selanjutnya, kata dia, karena proses tahapan Pemilu terus berlanjut maka tahapan seleksi KPU Provinsi Papua Pegunungan harus dilanjutkan sehingga terpilih Komisiner KPU Provinsi yang definitif dan siap bekerja menyukseskan Pemilu 2024.
"Maka tentu saja kami dorong KPU RI untuk segera menetapkan dari 10 nama yang saat ini ada agar menjadi Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan yang definitif," tegasnya.
Baca juga: Buntut Putusan Kode Etik KPU, DKPP Dinilai Telah Gadaikan Wibawa
Dikatakan Danius, Timsel yang dibentuk KPU RI adalah sosok tepat dan independen yang tidak bisa diintervensi atau didikte oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan. Karena itu, hasil keputusan Timsel terkait 10 orang calon komisioner saat ini sudah sah dan final yang tidak bisa diganggu gugat lagi.
"Bahwa saat ini ada kelompok-kelompok yang tidak puas dan tidak mengakui hasil yang ada serta memprotes kerja-kerja Timsel merupakan kelompok kecil orang saja yang sebenarnya memiliki motif politik tertentu," tukasnya.
Ia berharap KPU RI bisa segera memutuskan nama-nama komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan dari 10 besar nama yang disodorkan oleh Timsel.
"Maka jika ada kelompok yang protes dengan hasil yang dikeluarkan Timsel itu karena punya kepentingan politik saja. KPU RI tidak perlu direpotkan dengan aspirasi semacam itu karena kami yang mengetahui bagaiman Timsel ini bekerja dengan baik dan independen," pungkas Danius. (I-2)
Korban bernama ABDUL MUZAKIR, lahir di Lendang Nangka, 21 Juni 1992, beragama islam, beralamat di jalan paradiso distrik dekai, kabupaten yahukimo dan berkerja sebagai supir truk.
PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifudin mengungkap ada tiga jajarannya yang mengundurkan diri untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
NasDem menyiapkan duet Aletinus Yigibalom dan Fredy Ginia Tabuni di Pilkada 2024 untuk Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan.
Hingga Mei 2024, terdapat 32 provinsi dan 399 kabupaten/kota di Indonesia yang dikategorikan sebagai daerah berisiko tinggi transmisi polio.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) diminta agar tidak asal bicara terkait sengketa PPP dengan Partai Garuda di Mahkamah Konstitusi (MK).
Polres Yahukimo, Papua Pegunungan, terus memburu dua pelaku pembunuhan anggota polres Bripda Oktovianus Buara. Pemburuan dilakukan bersama Satgas Operasi Damai Cartenz-2024.
Jika KPU tidak segera bertindak dikhawatirkan permasalahan itu bisa berujung pada konflik horizontal
Menurut dia, proses seleksi Bawaslu di Provinsi Papua Selatan berlangsung tidak transparan, terkesan terburu-buru, dan diduga melayani kepentingan politik pihak tertentu.
Panitia seleksi Calon Anggota BNSP mengundang warga Negara Indonesia terbaik untuk mengikuti seleksi Calon Anggota BNSP Periode 2023 – 2028
ANGGOTA DPR RI dari Dapil Papua Barat Rico Sia mendesak mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak mengubah hasil pleno
Sangat disayangkan praktik kotor seperti ini terjadi hanya untuk mengamankan kepentingan politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved