Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENANTIAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait jadwal tetap rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya menemui titik terang.
Diketahui, rapat tersebut bakal menentukan durasi kampanye hingga fiksasi tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menjelaskan bahwa rapat pembahasan untuk Pemilu 2024 itu akan digelar pada Senin 30 Mei mendatang.
"Tanggal 30 Mei 2022 akan dibahas bersama Kemendagri," ungkap Mardani kepada Media Indonesia, Rabu (18/5).
Sebelumnya, anggota KPU RI Yulianto Sudrajat menyatakan KPU membutuhkan proses percepatan harmonisasi serta pengundangan peraturan KPU (PKPU).
Baca juga: Anggaran Pemilu 2024 Disepakati Rp76 Triliun, Kampanye 75 Hari
KPU meminta percepatan harmonisasi dan perundangan PKPU rampung bulan ini. "Sehingga 14 Juni sudah disahkan dan sudah mulai tahapan," ucap dia.
Menurut dia, intensitas, skala sosialisasi, dan pendidikan pemilih juga menjadi kebutuhan penting. Yulianto menekankan pemilih dan peserta membutuhkan informasi pemilu yang detail.
Sementara itu, KPU masih mengkaji usulan penyusunan kodifikasi hukum acara pemilu. Usulan ini disampaikan DPR dalam rapat konsinyering beberapa waktu lalu.
"Nanti kita akan kaji bersama-sama terkait kodifikasi hukum tersebut," ucap dia. (Ykb/OL-09)
Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia menunjukkan tanda-tanda akan mengalami kenaikan produksi.
Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah dijalankan Perpusnas, sangat membantu masyarakat di daerah terutama selama pandemi covid-19.
Wilayah Kerja Hulu Migas yang dioperasikan Pertamina, produksi minyak pada 2022 337 ribu barel per hari, menjadi 339 ribu barel per hari pada 2023
Kritik dari masyarakat soal dugaan kecurangan pemilu harus didengar. Keresahan publik seperti Sirekap yang bermasalah dan dugaan penggelembungan suara haruslah dijawab.
Rapat dengar pendapat antara KPU dan DPR dijadwalkan pada Kamis (14/3).
Perpusnas telah mengajukan usulan tambahan pada RAPBN TA 2024 untuk penguatan literasi dan kualitas layanan internal sebesar Rp383,16 miliar.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved