Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI meminta agar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR disegerakan.
Hal itu mengingat pihaknya yang membutuhkan proses percepatan harmonisasi serta pengundangan Peraturan KPU.
“Kita meminta bulan Mei ini, karena kami membutuhkan waktu harmonisasi lagi, sehingga 14 juni sudah disahkan dan sudah mulai tahapanlah,” tutur anggota KPU Yulianto Sudrajat kepada Media Indonesia, Senin (16/5).
Baca juga: Akselerasi Antisipasi Dampak Krisis Global Butuh Langkah Bersama
Menurutnya, intensitas, skala sosialisasi dan pendidikan pemilih juga menjadi kebutuhan penting. Mengingat, lanjut Yulianto, kebutuhan informasi pemilu yang dibutuhkan oleh pemilih dan peserta.
Sementara itu, terkait adanya permintaan dari DPR RI pada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk segera menyusun kodifikasi hukum acara pemilu, Yulianto menyebut pihaknya akan mengkaji usulan tersebut.
“Belum, itu masukan dari beberapa anggota DPR RI kemarin saat rapat konsinyering. Nanti kita akan kaji bersama-sama terkait kodifikasi hukum tersebut,” pungkasnya. (OL-6)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved