Terganjal OTT Bupati Bogor, Kepala Perwakilan BPK Jabar Dinonaktifkan

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung penuh upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberangus praktik korupsi dari Indonesia. Demikian disampaikan Ketua BPK Isma Yatun melalui keterangannya, Kamis (28/4).

Pernyataannya itu berkenaan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah terhadap Bupati Bogor Ade Yasin dan melibatkan sejumlah pegawai BPK. "Kami sangat prihatin dengan kejadian terkini yang turut melibatkan pegawai BPK," ujar Isma.

"Ini menjadi pukulan berat bagi BPK sekaligus advance warning bagi institusi BPK RI bahwa langkah untuk memerangi korupsi dalam segala bentuknya membutuhkan ketangguhan dan dukungan semua pihak," tambahnya.

Isma menjelaskan, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat beserta staf pemeriksa untuk kasus terkait telah dinonaktifkan. BPK juga akan memproses seluruh pegawai yang diduga terlibat sesuai ketentuan yang berlaku melalui Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK.

MKKE merupakan suatu mekanisme untuk menegakkan kode etik BPK sebagai upaya BPK bebas dan mandiri sesuai amanat UUD 1945.

BPK dan KPK, lanjut Isma, akan selalu bersinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan lebih akuntabel dengan bersama menjadi garda terdepan dalam combating corruption di Indonesia.

Karenanya, BPK mendukung upaya penegakan integritas, independensi, dan profesionalisme, dan kami telah berkoordinasi dengan KPK terkait peristiwa ini yang dapat menjadi deterrent effect yang melanggar.

"Sejatinya, kami selalu berkomitmen menegakkan nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas BPK. Nilai tersebut menjadi landasan institusi BPK dan dilaksanakan oleh setiap individu BPK," kata Isma. (OL-13)

Baca Juga: Sebanyak 10 Wirausaha Sosial Terpilih untuk Program I-SEA