Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIM penyidik koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM-Pidmil) Kejaksaan Agung masih mengumpulkan alat bukti dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Salah satu yang dilakukan adalah dengan memeriksa saksi-saksi.
Direktur Penindakan JAM-Pidmil Brigadir Jenderal Edy Imran mengungkap masih banyak saksi yang akan dihadirkan dalam proses penyidikan. Sejauh ini, pihaknya telah memeriksa saksi dari unsur sipil maupun militer yang sudah berstatus purnawirawan.
"Masih banyak saksi yang akan kita periksa, termasuk beberapa prajurit aktif," kata Edy kepada Media Indonesia, Sabtu (16/4).
Sejak dilipahkan dari jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus), penyidik koneksitas JAM-Pidmil belum menetapkan seorang pun terkait perkara korupsi proyek pengadaan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) slot orbit 123 derajat Bujur Timur itu.
Penetapan tersangka, lanjut Edy, dilakukan setelah pihaknya memperoleh alat buki yang cukup. "Yang jelas tim penyidik koneksitas bekerja tiap hari untuk memeriksa para saksi," tandasnya.
Baca juga: Tersangka Peristiwa Paniai dari Unsur TNI Segera Disidang
Setidaknya, ada tiga saksi dari unsur purnawirawan TNI yang telah diperiksa pada Rabu (13/4) lalu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengungkap ketiganya adalah Laksamana Muda (Purn) AP, Laksamana Pertama (Purn) L, dan Laksamana Muda (Purn) L.
Laksda (Purn) AP diperiksa selaku mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemenhan. Adapun Laksma (Purn) L dan Laksda (Purn) L masing-masing diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemenhan dan mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan.
Pada tanggal yang sama, penyidik juga memeriksa tim teknisi PT Dini Nusa Kusuma (DNK) berinisial TVDH. Inisial itu merujuk warga negara asing bernama Thomas van der Heyden.
Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menduga Thomas sebagai pihak yang mengatur atau memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan pengadaan dan sewa satelit Kemenhan. (OL-4)
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berkomitmen memperkuat keamanan siber dari Neraca Sumber Daya Laut Indonesia atau Ocean Accounting Indonesia (OAI)
PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) pada 2024 di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, akan menggunakan teknologi satelit untuk mengecek jarak antara rumah ke sekolah siswa.
Asteroid Apophis adalah salah satu asteroid yang paling banyak mendapat perhatian dari komunitas astronomi sejak ditemukan pada tahun 2004
Menkominfo Budi Arie Setiadi di Jenewa secara khusus diterima Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU), Doreen Bogdan-Martin.
Bagi wilayah yang belum terjangkau internet kabel optik, layanan internet berbasis satelit ini bisa menjadi pilihan.
Satelit merupakan objek yang mengorbit planet dan terbagi menjadi dua jenis yaitu, satelit alami dan satelit buatan.
DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kemenhan dan Panglima TNI. Salah satu pembahasannya yakni soal usulan penambahan uang operasional prajurit TNI khususnya di Papua.
Peserta rapat menyatakan setuju kegiatan tersebut digelar tertutup.
Prabowo mengatakan Indonesia prihatin terhadap krisis yang saat ini masih terjadi, terlebih melihat jumlah korban yang terus bertambah setiap harinya.
Menhan Prabowo menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan AS dalam kerja sama untuk memodernisasi peralatan pertahanan Indonesia untuk memenuhi kekuatan TNI.
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
KEMENTERIAN Pertahanan (Kemenhan) memaparkan jurus menangani konflik di Papua. Hal itu dilakukan melalui dua pendekatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved