Pemda Diminta Percepat Realisasi Anggaran

DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengingatkan daerah meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Pasalnya, belum seluruh pemerintah daerah maksimal merealisasikan serapan anggaran.

"Ini sudah April, dan bulan April sudah mau berakhir. Perlu menjadi perhatian daerah untuk memacu realisasi anggaran, baik pendapatan maupun belanja," ujar Fatoni melalui keterangan pers, Sabtu (16/4).

Fatoni menguraikan, tren realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Misalnya pada Pada Maret 2020, ujar dia, rata-rata realisasi APBD sebesar 16,29%. Sementara pada Maret 2021 rata-rata realisasi APBD sebesar 16,08%.

Baca juga: Kemendagri: Persoalan Sampah Sarbagita Perlu Terobosan Nyata Jelang KTT G20

Namun realisasi pendapatan dalam APBD TA 2022 per 31 Maret 2022 rata-rata sebesar Rp150,73 triliun atau 14,39%. Adapun daerah-daerah dengan realisasi pendapatan APBD tertinggi per Maret 2022 yakni Provinsi Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat.

Sedangkan untuk kabupaten, daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi per Maret 2022 yakni Jembrana, Kulon Progo, Pati, Magetan, Kolaka Utara, Klungkung, Kepulauan Mentawai, Tulungagung, Tanah Datar, dan Wonogiri.

"Kemudian dari sisi pendapatan kota, kita melihat sepuluh daerah tertinggi adalah yang pertama Kota Magelang, kemudian Kota Kediri, Kota Padang Panjang, Denpasar, Kota Bogor, Kota Batu, kemudian Kota Kendari, Kota Ternate, Kota Tasikmalaya, dan Kota Madiun,” tambah Fatoni.

Selain itu, lanjut Fatoni, realisasi belanja daerah dari tahun ke tahun juga mengalami capaian yang beragam. Misalnya pada Maret 2020, rata-rata realisasi belanja APBD sebesar 10,05%, sementara pada Maret 2021, rata-rata realisasinya sebesar 9,09%.

"Posisi realisasi belanja dalam APBD TA 2022 per 31 Maret 2022 secara rata-rata sebesar Rp 82,35 triliun atau 5,70%," sambung Fatoni.

Adapun sejumlah provinsi yang realisasi belanjanya tertinggi antara lain, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Banten, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Jawa Barat, Gorontalo, Bali, dan Jawa Tengah.

"Sementara untuk realisasi belanja kabupaten, yaitu Hulu Sungai Utara, Tulungagung, Pulau Morotai, Kulon Progo, Pati, Kolaka Utara, Pangandaran, Bantul, Banjarnegara, dan Bireun," lanjut Fatoni.

Di sisi lain, untuk tingkat kota dengan realisasi belanjanya tertinggi, yakni Sukabumi, Denpasar, Bandar Lampung, Ternate, Prabumulih, Metro, Banda Aceh, Yogyakarta, Gunung Sitoli, dan Blitar, (Ind/OL-09)