Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
RAPAT Paripurna DPR RI Periode 2021-2022 telah menyetujui penetapan calon anggota dewan komisioner otoritas jasa keuangan (OJK) untuk periode 2022-2027. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Selasa (12/4).
Berdasarkan Surat Presiden Nomor R-10/Pres/03/2022 tanggal 21 Maret 2022 dan sesuai hasil keputusan konsultasi pengganti rapat badan musyawarah DPR RI Nomor T/423/TW01/04/2022 tanggal 4 April tahun 2022, Komisi XI DPR RI diberikan tugas untuk melakukan pemilihan calon dewan komisioner otoritas jasa keuangan (OJK) periode 2022-2027.
"Komisi XI DPR RI menjalankan amanat pasal 10 ayat 4 huruf A sampai dengan huruf G, dan pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan," kata Pimpinan Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Kahar Muzakir, dalam Rapat Paripurna, Selasa (12/4).
Komisi XI DPR RI telah melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan calon anggota dewan komisioner OJK untuk uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 14 calon, pada 6-7 April 2022. Pengambilan keputusan calon anggota DK OJK telah dilakukan rapat internal komisi XI DPR RI pada Kamis (7/4) pukul 15.00 WIB, dan memberikan hasil keputusan.
Baca juga: RUU TPKS Resmi Disahkan, DPR: Ini Tonggak Sejarah
Pertama, menetapkan Mahendra Siregar sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, merangkap anggota. Kemudian Mirza Adityaswara diputuskan sebagai wakil ketua OJK, merangkap sebagai ketua komite etik dan sebagai anggota.
Adapun Dian Ediana didapuk menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, merangkap anggora. Selain itu, Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota.
Selanjutnya, Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Surat Keuangan Lainnya (IKNB), merangkap anggota.
Kemudian, Sophia Isabella Wattimena sebagai Ketua Dewan Audit, merangkap anggota. Lalu Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota yang Membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
"Sekian laporan komisi XI DPR RI terhadap pembahasan pemilihan calon anggota dewan komisioner OJK periode 2022-2027. Selanjutnya rapat Paripurna DPR RI dapat memberikan persetujuannya," kata Kahar. (OL-4)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved