BKSAP DPR Soroti Persoalan Kemiskinan di NTB

WAKIL Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyoroti persoalan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Menurutnya persoalan kemiskinan sudah menjadi isu hangat di berbagai daerah, yang bisa dilihat dari berbagai aspek dalam kehidupan. 

Pertama dari sisi sumber daya alam yang kurang mendukung. Hafisz memperhatikan, masyarakat NTB hidup dari hasil pertanian yang sekarang mulai bergerak ke bidang pariwisata. Adapun hasil bumi lainnya berupa emas tidak terlalu menonjol. 

Demikian diungkapkan Hafisz usai mengikuti pertemuan BKSAP DPR RI dengan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi, perwakilan pemerintah daerah, dan perwakilan mahasiswa Universitas Mataram, di Ruang Pertemuan Kantor Gubernur NTB, Kota Mataram, Jumat (8/4/2022). Kunjungan ini dalam rangka sosialisasi program-program pada Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Baca Juga: Puan Maharani: Penuhi Hak THR Agar Pekerja Mudik Lebaran dengan Tenang

“Dengan demikian dalam memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut perlu diberikan pendidikan dan kesempatan untuk bekerja di semua aspek. Mungkin itu bisa menjadi salah satu jalan keluarnya. Kendati demikian yang menjadi masalah saat ini di NTB, selama kondisi Covid-19 pada tahun 2020-2021 menjadi daerah yang kedua yang mengalami penekanan pertumbuhan ekonomi, dimana yang pertama adalah Lampung. Di balik semua itu, yang paling penting saat ini, bagaimana pemerintah setempat dapat kembali menyusun program dari 1, 5 hingga 25 tahun ke depan agar bisa menekan angka kemiskinan,” dorong Hafisz. 

Program-program itu harus saling berkaitan dan pembiayaan harus diberikan kepada sektor yang produktif. ”Yang selalu saya tekankan berkali-kali kepada Kementerian Keuangan, dan juga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menjadikan setiap satu rupiah menjadi kegiatan ekonomi. Harus ada jalan lain agar bisa membuat menjadi produktif dalam setiap pembangunan, dimana setiap yang dikerjakan harus menghasilkan. Jangan sampai kita membiayai tapi tidak ada hasil dari apa yang dilakuan, sehingga menjadi tidak produktif. Dan hal tersebut akan berdampak pada lapagan pekerjaan tidak memadai, yang pada akhirnya rakyat banyak menganggur sehingga pembiayaan tidak terserap dengan baik,” paparnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, jika semua kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak terserap dengan baik, artinya target-target yang sudah ditetapkan dari yang diinginkan tidak tercapai. Sehingga yang bisa dilakukan satu-satunya saat ini adalah mengevaluasi apa yang sudah di lakukan dan dikerjakan tiap tahunan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk segera diperbaiki di tahun berikutnya, sehingga ke depanya akan mendapatkan hasil yang diinginkan.

Hafisz mengingatkan, ketika pemerintah daerah mengajukan anggaran ke pusat untuk selalu melihat asas kepentingan. Penting sekali untuk para bupati, camat, gubernur di seluruh Indonesia bisa memastikan kepentingan apa yang diinginkan oleh rakyat, dan bukan yang diinginkan oleh pimpinan. “Harus bisa bottom up untuk mengetahui apa yang rakyat butuhkan. Baru kemudian dibuat formulasinya lalu diserahkan ke pusat, barulah diketahui apa saja yang diinginkan daerah,” pesan legislator dapil Sumatera Selatan I tersebut.

Seperti diketahui, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tumbuh 5,39 poin dalam kurun 2010-2019. Pertumbuhan ini membuat IPM Indonesia masuk kategori tinggi berdasarkan kategori milik United Nations Development Programme (UNDP). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Indonesia mencapai 71,92 pada 2019. Angka tersebut tumbuh 0,53 poin dibanding raihan pada 2018. Pada tahun 2019, Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Indonesia telah mencapai 71,34 tahun. Usia harapan hidup ini meningkat 1,53 tahun dari 69,81 tahun pada 2010.

Meski secara nasional meningkat, masih ada sejumlah daerah yang memiliki tingkat pembangunan manusia di bawah rata-rata. BPS mencatat 11 provinsi memiliki IPM sedang atau berada pada kisaran 60-70. Yakni kesebelas provinsi yang status pembangunan manusianya masih di bawah rata-rata nasional adalah, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat,  Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Sedangkan, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2021 tercatat sebesar 735,30 ribu orang (13,83 persen). Nilai ini lebih rendah dibandingkan kondisi Maret 2021, dimana jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat sebesar 746,66 ribu orang (14,14 persen). Terlihat adanya penurunan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2021-September 2021 yaitu sebesar 0,31% poin. Selain itu, nilai ini juga lebih rendah dibandingkan dengan September 2020 yang tercatat sebesar 746,04 ribu orang (14,23%). (OL-10)