NEWSTICKER

Ditahan imbang PSIM, Persija di Posisi 3 Liga 1

Real Madrid vs Alaves 2-1: Mbappe dan Vinicius Cetak Gol

Dulu Juara Liga Primer, Leicester Kini Degradasi ke Kasta Ketiga

Aksi Kocak Marcus Thuram saat Inter Singkirkan Como

Chelsea Hancur di Tangan Brighton, Pemain tak Punya Nyali

PPATK Minta RUU Perampasan Aset Segera Dibahas

Anggi Tondi Martaon

05/4/2022 23:45

PPATK Minta RUU Perampasan Aset Segera Dibahas — Kepala PPATK Ivan Yustiavandana(Dok PPATK)

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Rancangan beleid itu dinilai sangat dibutuhkan untuk penyelamatan aset hasil tindak pidana.

"Khususnya aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pelaku tindak pidana yang telah meninggal dunia serta aset yang terindikasi tindak pidana, namun sulit dibuktikan dalam peradilan tindak pidana," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).

Dia menyampaikan aset tindak pidana yang ditinggal mati pemiliknya bakal sulit dirampas. Sebab, aset tersebut berstatus quo.

"Sangat merugikan penerimaan negara khususnya dari PNBP yang berasal dari penegakkan hukum," ungkap dia.

Dia menyampaikan RUU Perampasan Aset sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Namun, belum masuk Prolegnas Prioritas tahun ini.

Dia meminta Komisi III DPR mengajukan RUU Perampasan Aset masuk dalam evaluasi Prolegnas Prioritas 2022 atau Prolegnas Prioritas 2023. Sehingga, bakal beleid tersebut bisa segera dibahas. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus

Berita Lainnya

DPR: Perampasan Aset tanpa Vonis Berisiko Abuse of Power
07/4/2026 12:13
Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih membutuhkan banyak masukan
Pukat UGM: Perampasan Aset Harus Utamakan Putusan Pengadilan, NCB Hanya Pelengkap
06/4/2026 16:27
Ia menilai pendekatan conviction based lebih menjamin keadilan karena tetap mengedepankan prinsip due process of law.
Pakar Soroti Bahaya Salah Tafsir 'Aset tak Sesuai Profil' di RUU Perampasan Aset
06/4/2026 14:21
KOMISI III DPR RI mendapat masukan dari pakar hukum terkait pembahasan RUU Perampasan Aset, khususnya soal mekanisme penanganan harta yang tidak seimbang dengan profil pemilik.
Perampasan Aset Harus Jaga Prinsip Fair Trial dan Putusan Pengadilan
06/4/2026 14:16
PAKAR hukum menegaskan bahwa prinsip fair trial harus menjadi fondasi utama dalam RUU Perampasan Aset agar tidak melanggar hak hukum warga negara.
Bahas Draf RUU Perampasan Aset, DPR Targetkan Pemulihan Kerugian Negara Lebih Maksimal
16/1/2026 13:22
DPR RI mulai mendalami draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemulihan kerugian negara.
Menkum Ungkap Pembahasan RUU Perampasan Aset Bakal Tertunda
18/11/2025 16:14
Menteri Hukum mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan menunggu terlebih dahulu aturan turunan dari KUHAP.

LOAD MORE

Opini

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan
29/4/2026 19:31
Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa
29/4/2026 16:10
Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka
29/4/2026 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

$UU PPRT dan Masa Depan Penataan Care Economy Indonesia\$

UU PPRT dan Masa Depan Penataan Care Economy Indonesia\
27/4/2026 05:00
Dokter tidak Sejahtera, Sistem Kesehatan Rapuh
20/4/2026 05:00
Menjaga Resiliensi Sektor Energi, Perdagangan, dan Keuangan
13/4/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved