Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
LANGKAH Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan Immanuel Ebenezer (Noel) dari jabatannya sebagai Komisaris Utama anak perusaan BUMN PT Pupuk Indonesia, yaitu PT Mega Eltra didukung sejumlah pihak.
Aktivis 98, Sarbini mengatakan pemberhentian ini hal biasa dan sesuatu hal yang wajar saja dalam rotasi kepemimpinan koorporasi. Tentunya keputusan ini diambil mempertimbangkan kepentingan bisnis koorporasi.
"Adapun bila ada yg mengaitkan pemberhentian ini dengan pembelaan Immanuel terhadap Munarman sebagai terdakwa tindak terorisme, persepsi itu pun tidak bisa dinafikan. Saya pikir Saudara Immanuel sudah cukup bijak menyikapi pemberhentiannya, dan saya yakin Immanuel akan mengedepankan kepentingan yang lebih besar ketimbang kepentingan dirinya," kata putra asal Banten ini dalam keterangan tertulis, Kamis (24/3).
Sarbini berharap, keputusan pencopotan Noel tidak menimbulkan kekisruhan yang justru bisa dimanfaatkan sekelompok orang yang bisa berdampak negatif.
"Setidaknya dengan keputusan ini sesama pendukung Presiden Jokowi tetap bisa bersinergi dan bersikap dewasa serta tidak menimbulkan riak-riak yang mendorong pihak-pihak tertentu ikut nimbrung menciptakan kekisruhan yang dampaknya malah kurang baik," kata dia.
Immanuel Bennezer diangkat sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir pada 12 Juni 2021. PT Mega Eltra merupakan anggota holding perusahaan pelat merah yakni PT Pupuk Indonesia (Persero).
Noel menjadi sorotan belakangan ini. Ia sempat hadir menjadi saksi yang meringankan bagi Munarman, dalam kasus dugaan tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur 23 Februari 2022 lalu. (OL-13)
Baca Juga: MAKI Serahkan Data Dugaan Mafia CPO ke Kejagung
Pengangkatan Billy merupakan bagian komitmen PT Taspen dalam menghadirkan kepemimpinan profesional dengan pengalaman internasional dan lintas sektor.
Langkah Presiden Prabowo Subianto membenahi BUMN perlu disertai dengan perombakan jajaran komisaris yang diisi oleh kader partai politik
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara resmi melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan merupakan hal yang tepat untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance)
ISTANA merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan
MK resmi melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan dan diberi waktu 2 tahun untuk terapkan aturan
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri HAM Natalius Pigai siapkan regulasi kuat lindungi aktivis HAM dari kriminalisasi melalui revisi UU HAM untuk kepastian hukum advokasi.
Menteri HAM Natalius Pigai sebut sedang siapkan tim asesor lintas sektor untuk verifikasi status aktivis guna cegah penyalahgunaan perlindungan hukum.
Eva menyebut setidaknya ada 11 peraturan pemerintah yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun sebagai syarat implementasi teknis UU PPRT.
KontraS mengungkap "Operasi Sadang" di balik kasus penyiraman air keras Andrie Yunus. Diduga melibatkan 16+ personel intelijen dan menyasar aktivis lainnya.
Ketua YLBHI menyambut baik putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis bebas terhadap empat aktivis, yakni Delpedro Marhaen dkk
Aktivis Delpedro Marhaen divonis bebas PN Jakpus. Ia mendesak negara pulihkan nama baik dan ganti rugi usai 6 bulan dipenjara terkait aksi Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved