Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA survei Lingkaran Suara Publik (LSP) menggelar survei terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Melalui survei yang dilakukan pada 7-20 Februari 2022, hasilnya menunjukkan lebih dari 43 persen publik puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf sepanjang 2021.
"Sebanyak 7,1 persen yang sangat puas dan 43,3 persen menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," kata Direktur Eksekutif LSP Indra Nuryadin, Jumat (25/2).
Sebaliknya, terdapat 8,9 persen publik yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah dan 3,6 persen juga merasa sangat tidak puas. Sedangkan, sebanyak 5,4 persen tidak menjawab/tidak tahu.
Lantas dari angka tingkat kepuasan tersebut, LSP kemudian melakukan breakdown faktor apa saja yang menjadi penopang masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintahan saat ini.
Berdasarkan data tersebut, kepuasan publik tertinggi ada di bidang kesehatan yakni dalam penanggulangan pandemi Covid-19, kebebasan beragama, infrastruktur serta pertahanan keamanan.
Bidang kesehatan khususnya dalam penanggulangan pandemi Covid-19 mendapatkan tingkat kepuasan publik sebesar 42,2 persen, sangat puas 4,6 persen, biasa saja 30,1 persen, tidak puas 11,2 persen, sangat tidak puas 1,1 persen.
Bidang kebebasan beragama tingkat kepuasannya 40,7 persen, sangat puas 3,2 persen, biasa saja 34,1 persen, tidak puas 10,2 persen dan sangat tidak puas 1,2 persen.
Bidang infrastruktur, yang merasa puas sebesar 40,3 persen, sangat puas 3,4 persen, biasa saja 33,5 persen, tidak puas 11,1 persen dan sangat tidak puas 1,1 persen.
"Bidang pertahanan dan keamanan, tingkat kepuasannya 40,1 persen, sangat puas 3,3 persen, biasa saja 35,3 persen, tidak puas 8,2 persen dan sangat tidak puas 1,5 persen," ujar Indra.
Namun, sambung Indra, penilaian publik cenderung negatif dengan kinerja pemerintah terkait penyediaan lapangan kerja dan kesejahteraan sosial. Untuk persoalan ketersediaan lapangan pekerjaan yang merasa puas hanya 15,1 persen dan yang merasa sangat puas 0,7 persen.
Kemudian yang merasa biasa saja 36,4 persen dan yang merasa tidak puas ada 30,7 persen, serta yang sangat tidak puas ada 7,4 persen.
Sementara untuk faktor kesejahteraan sosial, yang merasa puas 20,4 persen, namun yang tidak puas ada 29,7 persen, yang merasa biasa saja 34,7 persen.
Hal ini mengafirmasi bahwa persoalan kebutuhan pokok yang naik dan ketersediaan lapangan kerja yang minim menjadi salah satu penyebab data itu muncul seperti itu.
Di mana masalah lapangan kerja atau tingkat pengangguran 25,4 persen, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok 16,1 persen.
"Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan jokowi-maruf terutama dari bidang kesehatan; bidang infrastruktur; bidang kebebasan beragama; bidang pertahanan dan keamanan dan; bidang kebebasan berpendapat. Sementara bidang lain terutama bidang-bidang terkait ekonomi sosial masih belum cukup memberi kontribusi memadai," imbuh Indra.
Survei dilakukan terhadap 1.230 sample responden yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Survei diambil melalui sesi wawancara langsung dengan bantuan kuisioner. Ada pun margin of error hasil survei ini adalah 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 95 persen.
Lebih lanjut, LSP juga mengukur seberapa popularitas dan likeabilitas nama-nama calon presiden potensial di Pilpres 2024. Hasilnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menempati tingkat tertinggi dibanding nama-nama lainnya.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengungguli nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Indra mengatakan, melalui survei, publik ditanya seandainya prmilihan presiden dilakukam hari ini, siapakah yang akan dipilih?
Pihaknya menyodorkan 6 nama calon yang digadang-gadang akan maju pada Pilpres 2024. Hasilnya, nama Prabowo Subianto masih unggul dengan 28,4 persen.
"Anies Baswedan dipilih publik sebesar 17,7 persen. Sedangkan Ganjar Pranowo sebesar 15,8 persen.
Nama lainnya adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 8,1 persen, Ketua DPR RI Puan Maharani 4,2 persen, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto 3,1 persen," paparnya.
Sedangkan, 21,6 persen responden belum mementukan pilihannya.
Sebanyak 1,1 persen responden menyatakan tidak menjawab/tidak tahu. (OL-8)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Mantan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menilai kegagalan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran bukan semata karena perbedaan posisi melainkan dipicu oleh adanya kepentingan tersembunyi.
WAKIL Presiden ke-13 Republik Indonesia Maaruf Amin menghadiri prosesi solat jenazah untuk mendiang Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno yang wafat pagi ini, Senin (2/3) karena masalah kesehatan.
MANTAN Wakil Presiden (Wapres) RI Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin menekankan peran penting pesantren sebagai 'pabrik kyai' yang menyiapkan dan mencetak santri menjadi kyai serta ulama.
KEMELUT di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hingga kini masih menjadi perbincangan.
Putri Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Siti Haniatunnisa Ma’ruf Amin, meluruskan pernyataan Zulfa Mustofa yang sebelumnya mengeklaim telah memperoleh restu menjadi Pj Ketum PBNU
Sebelumnya, Ma'ruf Amin menjabat posisi Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada periode 2020-2025 dan sebagai ketua umum pada periode 2015–2020.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved