Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo berkelakar dalam agenda Pengukuhan PBNU Masa Khidmat 2022-2027 sekaligus Peringatan Hari Lahir ke-96 NU di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (31/1).
Sehari sebelum berangkat, Minggu (30/1) malam, ia mengaku bingung tentang busana apa yang akan dikenakan pada acara besar tersebut. Lantas, kepala negara pun meminta masukan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
"Tadi malam saya bingung. Saya bertanya ke Pak Menteri Sekretaris Negara. Pak menteri besok pakaian apa?" tutur Jokowi di depan para tamu undangan dan anggota PBNU.
Baca juga: Presiden: Terima Kasih NU
Mendapat pertanyaan itu, Pratikno pun menjelaskan golongan Syuriyah akan mengenakan sarung. Sementara, golongan tanfidziyah menggunakan celana panjang.
"Akhirnya saya sampaikan ke pak menteri, saya ikut Syuriyah saja, pakai sarung," tutur mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Dalam acara tersebut, Jokowi terlihat mengenakan peci hitam, kemeja putih yang dibalut jas berwarna biru, serta sarung bermotif hijau merah.(OL-5)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Seluruh keputusan dalam muktamar harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu.
Saifullah Yusuf menyatakan aspirasi Ketua PWNU se-Indonesia terkait waktu pelaksanaan muktamar selaras dengan keputusan internal organisasi.
Menurutnya ini bukan sekadar teladan yang tidak hanya berlaku bagi kalangan anak muda NU sebagai generasi penerus.
Arah pemilihan Rais Aam melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) saat ini sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kepentingan para aktor utama di posisi Ketua Umum.
Gus Lilur merasa prihatin jika tradisi besar seperti pesantren dan bahtsul masail terpinggirkan oleh kepentingan elektoral.
Oleh karena itu, penguatan relasi NU dan NKRI membutuhkan agenda strategis yang melampaui retorika. Digitalisasi dakwah moderat ialah kebutuhan mutlak
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved