Pengusutan Rasuah Satelit Segera Rambah Pihak Militer

JAKSA Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung akan melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM-Pidmil). Hal itu terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan Slot Satelit 123 Derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan. 

Demikian disampaikan Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi. "Dalam waktu dekat kita juga mau koordinasi ke Pidmil dulu," ujarnya di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (26/1) malam.

Salah satu yang akan dibahas oleh penyidik Pidsus dengan Pidmil terkait rencana pemeriksaan pihak militer. Saat masih tahap penyelidikan, Supardi mengakui pihaknya sudah memeriksa seorang purnawirawan TNI yang masih aktif di militer saat perkara itu terjadi. Diketahui, Korps Adhyaksa sedang mengusut perkara yang berlangsung antara 2015 sampai 2021.

"Kemarin di penyelidikan juga sudah ada yang diperiksa. Walaupun sekarang sudah sipil, kan kemarin waktu kejadian juga posisi (militer) aktif, makanya kita koordinasi dengan Pidmil," terang Supardi.

Kendati demikian, ia menyebut belum ada kepastian kapan purnawirawan itu akan diperiksa. Lebih lanjut, Supardi menerangkan proses pemeriksaan terhadap purnawirawan TNI juga tidak mesti dilakukan oleh pihaknya.

"Makanya nanti kita proses semua. Nanti treatment-nya seperti apa, apakah nanti mau koneksitas mau endak, itu nanti lah," katanya.

Supardi menyebut sampai saat ini penyidik Gedung Bundar masih berkonsentrasi pada pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi swasta, yakni dari pihak PT Dini Nusa Kusuma (DNK). Ia menerangkan bahwa PT DNK terlibat saat Kemhan mengadakan kontrak sewa satelit dan pengadaan lainnya dengan perusahaan Avanti, Airbus, dan Navayo.

Pun pada 2018 saat Kemhan mengembalikan lagi hak pengelolaan slot kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Saat itu, Kominfo mengeluarkan keputusan tentang hak penggunaan filing satelit Indonesia pada Slot Orbit 123 Derajat BT untuk filing Satelit Garuda-2 dan Nusantara-A1-A kepada PT DNK.

"Dari Kominfo, biar itu slotnya enggak kosong, maka harus diisi, diberikan kepada DNK untuk mengisi slot itu. Sampai sekarang belum terlaksana," tandasnya.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, penyidik telah memeriksa mantan Presiden Direktur PT DNK berinisial TW pada Rabu (26/1). Inisial itu merujuk nama Thomas Widodo. Pemeriksaan, katanya, dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan.

"Tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi," pungkas Leonard. (P-2)