Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Papua kembali mengalokasikan anggaran untuk mendanai program beasiswa bagi mahasiswa Papua di Amerika Serikat pada 2022. Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeru Agus Fatoni saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Pendanaan Beasiswa Mahasiswa Papua di Amerika Serikat, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (24/1).
“Pemprov Papua akan membayarkan beasiswa mahasiswa Papua di Amerika Serikat untuk tahun anggaran 2021 yang belum selesai, dan menyiapkan anggarannya kembali di tahun 2022," ujar Fatoni lewat pernyataan resmi, Rabu (26/1).
Namun tahun ini, imbuh Fatoni, Pemprov Papua tidak membuka rekrutmen baru untuk program beasiswa karena adanya perubahan formulasi alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021.
Menurut aturan tersebut, alokasi dana Otsus telah dibagi langsung kepada kabupaten/kota. Sehingga beban pendanaan beasiswa dapat dianggarkan langsung oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua.
“Perlu pembahasan bersama antara gubernur, bupati, dan wali kota untuk mencari skema (pembiayaan) beasiswa bagi mahasiwa Papua di tahun 2023. Skema cost sharing atau bantuan keuangan khusus dari dana Otsus kabupaten/kota ke Provinsi Papua dapat jadi salah satu alternatif. Alternatif lain, bisa dengan mekanisme penghitungan kebutuhan beasiswa yang disepakati gubernur, bupati/wali kota, diambilkan dari alokasi masing-masing daerah oleh Kementerian Keuangan,” ujar Fatoni.
Sebagai informasi, rapat koordinasi tersebut juga melibatkan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak. Hadir pada pertemuan itu Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda Kemendagri, Direktur Penataan Daerah, Otsus, dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri.
Selain itu, hadir pula Kepala BPSDM Provinsi Papua, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, dan Kepala Subdirektorat Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Ditjen Bina Keuda.
Tak hanya itu, hadir secara virtual Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat serta Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington DC, serta pejabat dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (OL-8)
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka kucurkan Rp1,8 miliar dana pribadi untuk beasiswa 150 mahasiswa akibat kendala APBD.
Pemberian beasiswa ini merupakan wujud nyata kolaborasi sektor swasta, dengan lembaga pendidikan guna memutus mata rantai kendala akses biaya dan fleksibilitas pendidikan.
Nasaruddin menilai, pemberian beasiswa bagi mustahik hingga jenjang perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
PENDAFTARAN Beasiswa Online Scholarship Competition (OSC) Medcom.id 2026 resmi dibuka. Program ini kembali memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia untuk meraih beasiswa pendidikan S1
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) secara resmi membuka Program Beasiswa Cendekia Baznas (BCB) Al-Bukhari International University (AIU) Batch 6 tahun 2026.
Direktur Utama (Dirut) PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnu Wardhana, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban kebakaran gedung perusahaan.
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved