Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RAPAT bersama terkait jadwal dan hari pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pemerintah, dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan digelar Senin (24/1). Kepastian jadwal pemilu akan mengakhiri spekulasi yang berkembang di publik mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.
"Kepastian mengenai tanggal pemungutan suara pemilu 2024 akan mengakhiri spekulasi publik adanya pihak tertentu yang ingin menggagalkan Pemilu 2024 demi memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi," papar Pimpinan Komisi II DPR Luqman Hakim melalui keterangan yang diterima Media Indonesia, Minggu (23/1).
Luqman mengatakan Komisi II DPR akan melakukan rapat kerja (raker) dengan KPU, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bawaslu, dan DKPP untuk membahas jadwal dan tahapan Pemilu 2024. "Insyaallah raker akan dilaksanakan Senin, 24 Januari 2022," ucapnya.
Sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ditugaskan menjadi pimpinan Komisi II DPR, ia berharap dalam rapat tersebut akan tercapai kesepakatan. Dengan demikian, jadwal maupun tahapan pemilu 2024 dapat diputuskan bersama secara mufakat, termasuk kepastian mengenai tanggal pelaksanaan pemungutan suara. "Keputusan mengenai jadwal dan tahapan Pemilu 2024 sudah lama ditunggu bangsa ini," ujar Luqman.
Sebelumnya KPU menyampaikan usulan baru terkait perubahan tanggal hari pemungutan suara menjadi 14 Februari 2024. Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan pihaknya mengirimkan kembali surat ke pimpinan DPR yang berisi permohonan diadakan rapat konsultasi untuk membahas rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024.
Dalam surat tersebut, KPU menyampaikan satu alternatif lagi tanggal pemungutan suara Pemilu, yakni 14 Februari 2024. Menurut Pramono, usulan itu bukan baru kerena dalam rapat-rapat konsinyering sebelumnya, KPU pernah mengusulkan tiga alternatif, yakni 14 Februari, 21 Februari, dan 6 Maret 2024.
Baca juga: Partai Golkar Solid Usung Airlangga Capres di 2024
Sementara pemerintah melalui Kemendagri belum merespons usulan baru KPU. Pemerintah sebelumnya menginginkan hari pencoblosan digelar 15 Mei 2024. (OL-14)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Dalam undang-undang pemilu hanya dikenal penundaan hanya dapat dilakukan dalam bentuk susulan dan lanjutan yang artinya tidak boleh ada penundaan nasional.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved