Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PIMPINAN Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem Saan Mustofa menuturkan dewan ingin membahas jadwal dan tahapan pemilu 2024, bersama penyelenggara dan pemerintah secepatnya.
Ia menuturkan pekan depan kemungkinan akan ada penjadwalan rapat bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Kalau bisa minggu ini. Kita sedang menyesuaikan jadwal," ungkap Saan ketika dihubungi, Minggu (16/1).
Saan menuturkan Komisi II juga tengah membahas Rancsebab sebagian besar pimpinan panitia kerja rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) yang mana sebagian anggota panitia kerjanya berasal dari Komisi II.
Karena itu, terang Saan, kesektariatan sedang mencocokan jadwal. Pasalnya, pada Selasa (18/1), Dewan juga melakukan rapat paripurna.
"Undangan (rapat dengar pendapat) belum disiapkan. Kebetulan kita sedang mencocokan jadwal. Senin (17/1), ada rapat RUU IKN, dan rapat paripurna Selasa. Kemungkinan Rabu (rapat dengar pendapat)," ungkap Saan.
Ia menuturkan pembahasan jadwal dan tahapan pemilu perlu disegerakan. DPR menargetkan hal itu akan selesai sebelum anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027 dilantik.
Adapun para komisioner saat ini akan habis masa jabatannya pada April 2022. Penetapan jadwal dan tahapan, terang Saan, akan berimplikasi pada anggaran dan kesiapan pemilu 2024.
"Setiap tahapan, ada anggaran kita ingin ada efisiensi," tuturnya.
Ia berharap KPU RI, Bawaslu, dan DKPP bisa menyesuaikan skenario yang telah disusun dengan situasi pandemi. Mengenai usulan pengadaan gedung baru untuk kantor KPU di daerah,
Saan menuturkan hal itu akan dibahas ketika situasi ekonomi membaik. Ia menyarankan penyelenggara dapat menggunakan gedung yang ada terlebih dahulu.
"Pakai yang ada dulu saja. Supaya anggaran lebih efisien. Nanti kalau situasi sudah pulih dan normal kembali baru kita bicarakan itu. Waktunya juga yang mepet ini jadwal dan tahapan," tukas Saan. (Ind/OL-09)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved