Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Letjen (Purn) TNI Agus Widjojo menyebutkan praktik korupsi merupakan salah satu faktor terbesar penghambat pembangunan nasional.
"Penghambat terbesar terhadap proses pembangunan di negara manapun diakui datang dari tindak pidana korupsi," kata Agus dalam pernyataan Akhir Tahun 2021 Lemhannas RI yang diselenggarakan secara hybrid, di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Jumat.
Oleh karena itu, kata Agus, untuk menjamin kelancaran program pembangunan adalah tetap menjaga momentum dan meningkatkan efektivitas program pemberantasan korupsi.
Menurut Agus, dua sisi pokok itulah yang dapat membangun Indonesia pada tahun 2022 semakin kuat dan sejahtera dengan memanfaatkan berbagai peluang dan kemajuan di semua bidang.
Baca juga: Lemhanas Usul Pembentukan Kementerian Kemanan Dalam Negeri
"Namun, tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila," kata purnawirawan Jenderal bintang tiga ini.
Pancasila dan implementasinya juga menjadi sorotan penting Lemhannas RI. Gubernur Lemhannas menyebutkan pentingnya menguatkan identitas dan karakter bangsa agar selaras dengan Pancasila.
Ciri-ciri manusia Indonesia yang memiliki identitas dan berkarakter kuat itu adalah punya rasa ingin tahu yang tinggi; berpikiran kritis dan kreatif; dan berani mempelajari hal-hal baru.
Dalam kesempatan itu, Agus menyebutkan pentingnya sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembuatan dan implementasi keputusan serta kebijakan.
"Dari sisi perencanaan, keselarasan visi-misi pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional," ucapnya.
Pemerintah daerah akan berjalan lebih baik dan efektif apabila perencanaan pembangunan yang berdasarkan aspirasi masyarakat juga disandarkan kepada perencanaan pembangunan nasional.
Dalam acara itu, Agus Widjojo didampingi oleh Wagub Lemhannas RI Marsekal Madya TNI Wieko Syofyan, Sekretaris Utama Lemhannas Irjen Pol Purwadi Arianto, dan Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI Brigjen TNI Brigjen TNI A Yudi Hartono.(OL-4)
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto telah menyusun strateginya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun mendatang termasuk upaya pemberantasan korupsi.
Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo menilai kondisi darurat korupsi di Indonesia merupakan hasil dari kebijakan pemimpinnya. Sebab pemberantasan korupsi langsung dipimpin presiden.
PEMERINTAH melalui Satgas Pemberantasan Judi Online tengah melakukan upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat, salah satunya menyasar langsung para pemain bukan menargetkan bandar.
Menghentikan perjudian online harus dilakukan secara komprehensif melibatkan semua pihak. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi III DPR Johan Budi (JB), Kamis (27/6).
Satgas judi online tidak akan efektif kalau tidak menyentuh bandar-bandarnya,
Taufiqurrachman Ruki meminta masyarakat memilih capres yang mengutamakan pemberantasan korupsi dan bukan pencitraan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved