Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi Rais Aam maupun Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar bisa terpilih dalam Muktamar ke-34. Walaupun tidak merujuk terhadap salah satu calon, mustasyar PBNU ini berharap para calon memenuhi kriteria tersebut.
Ma’ruf mengungkapkan, untuk posisi Rais Aam setidaknya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi. Pertama yakni Faqih, memiliki penguasaan keagamaan.
“Dia harus faqih kalau Rais Aam ya, kalau nggak faqih bagaimana dia bisa menyelesaikan persoalan, tidak ada patokannya," ujarnya di sela-sela kunjungan kerja ke Lampung untuk menghadiri pelaksanaan Muktamar NU ke-34, Rabu (22/12).
Selain itu, seorang Rais Aam harus munadzim atau organisator yang mengerti organisasi dan bisa mengorganisasi PBNU. Sedangkan kriteria ketiga yakni muharrik atau penggerak agar bisa menggerakan gerakan ulama dalam memperbaiki umat atau dalam rangka mengislah gerakan.
Baca juga : Presiden: Gotong Royong Kunci Keberhasilan Tangani Pandemi
"Dia harus menjadi seorang penggerak, kalau nggak nanti dia digerakkan, bukan menggerakan," jelasnya.
Sementara untuk Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, Ma’ruf tampaknya mengelak untuk menjawab dengan detail. Dirinya menilai sepenuhnya kewenangan peserta muktamar NU atau muktamirin.
"Kalau yang tanfidh itu yang mampu melakukan organisasi, pelaksananya, tanfidz yang bisa menjalankan semua program yang sudah ada, itu nanti yang menentukan itu ya muktamirin peserta muktamar," ujarnya. (OL-7)
Seluruh keputusan dalam muktamar harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu.
Arah pemilihan Rais Aam melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) saat ini sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kepentingan para aktor utama di posisi Ketua Umum.
DESAKAN agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera menggelar muktamar NU terus menguat. Kali ini, Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mendesak muktamar
Rangkaian menuju Muktamar ke-35 sendiri akan didahului oleh Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) pada April 2026.
Gus Lilur merasa prihatin jika tradisi besar seperti pesantren dan bahtsul masail terpinggirkan oleh kepentingan elektoral.
TOKOH Nahdatul Ulama (NU) HRM. Khallilur R Abdullah Sahlawiy atau biasa disapa Gus Lilur mengingatkan, penyelenggaraan Muktamar NU mendatang harus bebas dari politik uang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved