Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIM Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Kalimatan Barat menangkap satu buronan korupsi bernama Marolop Sijabat di Jalan Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Senin (20/12). Marolop merupakan Direktur PT Tani Tirta.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebut bahwa Marolop ialah terpidana korupsi dalam kasus peningkatan Jalan Simpang Empat Sungai Raya Dalam, Desa Pasar Pungur, Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2007. "Dalam melaksanakan pekerjaannya terpidana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai item-item dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana kontrak kerja tetapi laporan kemajuan pekerjaan dibuat 100%," jelas Leonard melalui keterangan tertulis, Selasa (21/12).
Akibat perbuatan Marolop, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp312,488 juta. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1443 K/Pid.Sus/2010 tertanggal 2 November 2010.
Majelis hakim menilai perbuatannya telah melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Marolop dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun, denda Rp50 juta, dan pidana tambahan uang pengganti sesuai kerugian keuangan negara.
Marolop dimasukkan ke daftar pencarian orang (DPO) sejak 2012 saat Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah bersurat ke Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat perihal bantuan pencarian atau penangkapan terpidana. "Setelah dilakukan pemantauan dan dipastikan keberadaannya, Tim Tabur langsung bergerak cepat melakukan pengamanan terhadap terpidana," kata Leoanrd.
Baca juga: Kejagung Periksa Oknum Jaksa NTT yang Ditangkap Satgas 53
Setelah berhasil diamankan, Tim Tabur Kejati Kalimatan Barat langsung menyerahkan Marolop ke pihak Kejari Mempawah untuk menjebloskannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kota Pontianak, Kalimatan Barat. Leonard meminta kepada seluruh DPO Kejaksaan segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Tidak ada tempat yang aman bagi koruptor," pungkasnya. (OL-14)
MANTAN Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WS) diperiksa penyidik KPK Jakarta, Senin, 29 Juli 2024 terkait kasus Harun Masiku.
KPK minta Kemenkumham mencegah lima orang yang diyakini berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tengah mendongkrak intensitas perburuan buronan Harun Masiku. Caranya, KPK membuka penyidikan terkait obstruction of justice.
ICW meyakini perintangan penyidikan terhadap kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang menjerat buronan Harun Masiku nyata terjadi.
KPK berencana membuka penyidikan terkait perintangan penanganan kasus suap yang menyeret buronan Harun Masiku.
Lima laporan yang ditujukan ke penyidik Rossa dari PDIP bisa menganggu penyidikan kasus suap dengan tersangka Harun Masiku.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved