Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengirimkan surat perihal konsultasi jadwal pemilihan umum (Pemilu) 2024 ke DPR. Tujuannya supaya DPR dapat segera membahasnya sebelum masa sidang kali ini berakhir.
"Hari ini (Selasa, 30/11) KPU telah mengirimkan surat permohonan konsultasi dalam forum RDP (Rapat Dengar Pendapat) untuk membahas rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024. Surat sudah diterima di staf Setjen DPR RI," ujar Komisioner KPU RI Pramono Tanthowi dal keterangannya, Selasa (30/11).
Menurut dia dalam surat tersebut KPU mengharapkan RDP bisa dilaksanakan pada 7 Desember atau setidak-tidaknya sebelum memasuki masa reses. DPR juga dapat menyesuaikan dengan agenda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II.
"Terkait dengan hari H (pemilu 2024), KPU telah mendengar masukan dari banyak pihak. Syukurnya, semua pihak pada akhirnya melihat bahwa tanggal yang diajukan oleh KPU (21 Februari 2024) merupakan pilihan paling tepat," paparnya.
Pramono menambahkan KPU juga mengapresiasi para pihak yang tetap menghormati kewenangan KPU untuk menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara. "Itu sebagaimana diatur dlm UU Pemilu Pasal 167 ayat (2) dan Pasal 347 ayat (2). Sikap Pemerintah Soal Jadwal Pemilu 2024," pungkasnya.
Baca juga: Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022
Terpisah Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menilai penentuan jadwal Pemilu 2024 tidak perlu tergesa-gesa. Pasalnya kontestasi demokrasi terakbar itu masih lama dan saat ini terdapat dua agenda besar yakni seleksi calon pimpinan KPU dan Bawaslu RI serta pemulihan ekonomi.
"Pemilu masih lama dan masih cukup waktu. Sekarang juga sedang berlangsung seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu RI periode 2022 - 2027," paparnya kepada Media Indonesia, Selasa (30/11).
Ia mengatakan pembahasan untuk menentukan jadwal pelaksanaan pemilu 2024 lebih tepat dilakukan oleh komisioner KPU yang baru. Sebab, mereka yang akan melaksanakan gelaran tersebut.
"Fokus kita saat ini adalah penanganan kesehatan publik dan pemulihan ekonomi. Energi bangsa ini mestinya difokuskan ke situ," ujarnya.
Bahtiar juga mengatakan pemilu 2024 masih tiga tahun lagi dan periode pemerintahan saat ini baru berjalan dua tahun. "Kita saat ini fokus membangun yang bisa kita bangun di tengah pandemi. Kemendagri fokus menjalankan tugas sesuai UU Pemda menggerakkan pemda untuk membangun daerah," terangnya.
Ia pun mengajak semua pihak tidak perlu mempersoalkan jadwal pemilu 2024 karena masih lama. "Fokus kita di situ. Kita tak usah terlalu larut urusan teknis demikian karena sudah ada aturannya, kita ikuti saja," pungkasnya. (OL-4)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved