Kader NU Khawatirkan Adanya Upaya Pecah Belah 

Sembilan kyai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) pada Rabu (24/11) merekomendasikan penundaan Muktamar ke-34 hingga akhir Januari 2022. Dua hari berselang Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar mengeluarkan surat percepatan gelaran itu yakni pada 17 Desember 2021 dari seharusnya dilaksanakan pada 23 hingga 25 Desember 2021. Menurut Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Khayatul Makki, dinamika saat ini merupakan pertanda NU tengah diombang-ambing kekuatan eksternal.

“Kita melihat ada dua kejadian, pertama pertemuan kyai-kyai sepuh, sembilan kyai sepuh yang dihormati para nahdliyin seluruh Indonesia. Dalam pertemuan tersebut sempat mendinginkan suasana karena ada himbauan-himbauan yang sifatnya mendamaikan, menyejukkan dan sekaligus menegur kita semua yang terlalu hiruk pikuk dalam masalah muktamar ini,” ungkap Khayatul dalam keterangan resmi, Minggu (28/11).

Baca juga: Rais Aam Perintahkan Muktamar Dipercepat, Panitia: Belum Diputuskan

Menurut dia, rekomendasi sembilan kyai sepuh diperkuat himbauan dari Habib Lutfi bin Ali bin Yahya yang meminta semua pihak untuk menurunkan tensi dan syahwat politik di dalam muktamar.

Terkait keluarnya surat perintah Rais Aam, pria yang akrab disapa Gus Khayat itu mengingatkan bahwa surat tersebut bukan merupakan putusan bersama PBNU. “Nah setelah disampaikan itu, beberapa saat keluarlah (surat perintah) dari Rais Aam sehingga siapapun bisa menebak, siapapun bisa melihat bahwa ini adalah bagian dari yang luar biasa dari oknum,” jelasnya.

Ia mengatakan sebagai warga nahdliyin tentunya sangat menyayangkan sikap Rais Aam karena berpotensi membuat perpecahan. "Karena demi semata-mata syahwat politik dukung mendukung dalam muktamar," tuturnya.

Gus Khayat merasa semua pihak perlu mengkhawatirkan langkah yang menyalahi aturan seperti ini karena akan membahayakan kehidupan bernegara. “Ini bahaya sekali, bukan hanya berbahaya untuk NU sendiri tapi untuk NKRI, Kenapa ? Karena kalau NU nya lumpuh, NU nya kerdil, maka NKRI tentunya sangat mudah di infiltrasi oleh siapapun," ujarnya.

Keputusan yang PBNU terkait Muktamar yang hanya ditandatangani oleh satu pihak saja yakni Rais Aam dianggap sejumlah kalangan di Nadhdliyin sebagai keputusan yang tidak sah. Karena dianggap tidak sesuai dengan AD/ART ataupun aturan pelaksanaan muktamar yang mensyaratkan bahwa keputusan yang sah adalah yang ditandatangan oleh Ketua Umum PBNU, Sekjen PBNU, Rais Aam dan Katib Aam.

Sementara itu menanggapi surat dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar tentang perintah agar Muktamar ke-34 NU dipercepat, Ketua Panita Muktamar ke-34 NU, Imam Aziz menegaskan PBNU belum memberikan keputusan terkait kepastian jadwal muktamar. (P-3)