Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PANITIA muktamar PBNU ke-34 hingga saat ini belum mau memajukan tanggal pelaksanaan kegiatan muktamar. Ketua Panitia Muktamar KH. Imam Azis mejelaskan dalam melaksanakan muktamar, panitia berpedoman pada keputusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) dan Konfrensi Besar (Konbes) dalam pelaksanaan muktamar.
"Panitia berpedoman pada hasil munas dan konbes NU," ungkap Imam saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (27/11).
Kegiatan muktamar ke-34 PBNU sejatinya direncanakan berlangsung pada 23-25 Desember 2021. Namun, penerapan PPKM level 3 oleh pemerintah yang berlangsung pada 24-2 Januari membuat PBNU harus menentukan tanggal baru pelaksanaan muktamar yang hingga saat ini belum diputuskan.
"Kalau ada perubahan waktu harus diputuskan oleh PBNU, Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekertaris Jenderal," ungkap Imam.
Baca juga: Kapolri Prediksi Mobilitas Selama Libur Nataru Libatkan 19 Juta Warga
Sebelumnya, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar memerintahkan muktamar dilaksanakan pada 17 Desember. Perintah tersebut dikeluarkan oleh Kyai Miftah karena Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj dan Sekjen Helmy Faisal Zaini tidak hadir dalam rapat PBNU untuk menentukan pelaksanaan Muktamar pada Kamis (25/11).
"Panitia menunggu keputusan PBNU. Kami sudah memberikan laporan realtime kepada PBNU mengenai kesiapan persiapan. Semoga itu jadi salah satu bahan pertimbangan," jelas Imam.
Muktamar PBNU akan memilih Ketua Umum PBNU yang untuk periode lima tahun mendatang. Ada dua kandidat yang telah menyatakan untuk siap berkontestasi di Muktamar.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyatakan akan maju kembali untuk periode ketiganya. Sedangkan pesaingnya yakni Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf. (OL-4)
PBNU berpandangan tanah yang telah dikelola oleh warga Pulau Rempang, Batam, selama bertahun-tahun, maka hukum pengambilalihan tanah itu oleh pemerintah adalah haram.
Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu datang menemui Presiden Joko Widodo untuk melaporkan hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Lampung pada 22-24 Desember lalu.
"Gus Yahya adalah simbol kekuatan kader muda NU. Ini menjadi bukti bahwa regenerasi berjalan dengan baik," kata Rumadi.
“Hasil ini bagi pemerintah sangat menggembirakan, sangat menyenangkan karena bagi pemerintah NU selama ini dianggap dan dinyatakan sebagai mitra pemerintah yang paling setia."
TERPILIHNYA Gus Yahya menjadi Ketum PBNU, mengingatkan Gubernur Ganjar pada sosok KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Menurutnya, hasil Muktamar Ke-34 Nahdlatul ulama (NU) cukup menggembirakan dan menyenangkan bagi pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved