Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERNYATAAN Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, yang meminta dibubarkannya organisasi masyarakat (Ormas) yang kerap berbuat onar, terus menuai polemik hingga ke daerah.
Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Herfaruk menyesalkan sikap dan tindakan Junimart Girsang yang merupakan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Dia menuding pernyataan itu melukai dan mencederai demokrasi yang dibangun bangsa Indonesia.
Baca juga: Polisi Pastikan Satu Tersangka Pemukulan ialah Anggota Pemuda Pancasila
"Sangat disayangkan karena kapasitas Junimart Girsang yang wakil rakyat tapi melanggar norma-norma dan etika dengan memberikan statemen yang berpotensi membelah persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Herfaruk dalam konferensi pers di salah satu rumah makan di Brebes, Jumat (26/11/), yang rilisnya diterima Sabtu (27/11)
Herfaruk menyebut yang perlu dipahami Junimart Girsang adalah jika ada anggota Ormas yang melakukan pelanggaran hukum, itu lebih bersifat individual.
"Jangan digebyah uyah (digeneralisir) sebagai mewakili organisasi sehingga sampai harus membubarkan wadahnya," jelas Herfaruk.
Menurut Herfaruk, yang juga pengacara itu, PP Brebes mengambil sikap tegas mendukung langkah yang telah dilakukan pengurus Pemuda Pancasila Nasional.
"Jika tidak ada pernyataan maaf dari Junimart Girsang, atas nama BPPH Pemuda Pancasila Brebes akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang diambil BPPH Nasional untuk menuntut secara hukum Junimart Girsang. Kami juga meminta Ketua DPR dan MPR untuk mendukung langkah hukum tersebut," tegasnya.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Brebes Wahyudin Nooeraly menyampaikan pernyataan sikap lembaga hukumnya itu untuk mencegah adanya desakan elemen-elemen PP di Kabupaten Brebes untuk melakukan aksi unjuk rasa.
"Pernyataan sikap BPPH MPC Pemuda Pancasila itu resmi atas nama MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Brebes. Kami ingin tetap menjaga kondusifitas di Kabupaten Brebes," ujar Wahyudin Nooraly.
Di sisi lain, Wahyudin Nooraly menyesalkan tindakan kekerasan terhadap seorang perwira polisi yang tengah mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI oleh anggota PP pada Kamis (25/11).
"Kami jelas menyayangkan adanya oknum PP yang telah melakukan penganiayaan terhadap seorang perwira polisi Polda Metro Jaya, saat aksi unjuk rasa kemarin," tegas Goyud, sapaan Wahyudin Nooraly.
Sementara itu, dari pemberitaan media massa, Junimart Girsang telah menyatakan permintaan maaf atas pernyataannya yang menyinggung massa PP beberapa waktu lalu tersebut.
"Namun demikian apabila saya dipersalahkan karena tanggapan itu, sebagai manusia beriman saya minta maaf kepada keluarga PP," kata Junimart, Kamis (25/11).
Menurut Junimart Girsang, keluarga besar PP tidak membaca pernyataan dirinya secara utuh yang meminta ormas ditertibkan oleh Kemendagri.
"Karena tidak ada statment saya yang menyatakan agar Kemendagri membubarkan PP sebagai ormas berskala nasional," kata Jumirat Girsang. (OL-1)
Dosen IPB University, Hirmas Fuady Putra menjelaskan ormas yang memutuskan menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengutamakan lingkungan dalam pengoperasian tambang.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan bakal ikut mengelola pertambangan dari izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dapat memicu kerusakan lingkungan.
menyambut baik rencana Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP). MUI hanya berpesan agar pengelolaan tambang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
Sekitar 1.500 kader Pemuda Pancasila (PP) se-Kabupaten Bandung melaksanakan deklarasi untuk memenangkan kembali Dadang Supriatna dalam Pemilihan Bupati Bandung 2024
Ini menjadi bukti bahwa Pemuda Pancasila adalah organisasi masyarakat yang bisa mengantarkan kader kadernya menjadi orang yang dipercaya oleh rakyat
Deklarasi untuk mendukung dan memenangkan pasangan AMIN akan dihadiri komunitas 234 SC, ormas Pemuda Pancasila, serta berbagai elemen masyarakat.
Dalam upaya memulihkan citra organisasi, Pemuda Pancasila mengencarkan terjun langsung bertemu dengan masyarakat dengan berbagai bakti sosial (baksos).
Pada Muscab ini, Ketua MPC PP Tangsel Reza AO terpilih secara aklamasi.
Dalam Musdis, anggota AMS Distrik Kabupaten Bogor mendukung Jaro Ade sebagai calon bupati Bogor dan mendukung Airlangga Hartarto sebagai capres pada Pilpres 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved