Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
TIM Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerapkan screening (pindai) wajah terhadap para peserta pada tahapan seleksi tes tertulis, penulisan makalah, dan psikologi dasar.
Ketua Timsel Juri Ardiantoro menjelaskan, penerapan screening wajah merupakan salah satu strategi untuk memastikan proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu berjalan jujur. Ia mengatakan itu untuk menghindari potensi kecurangan yang mungkin terjadi.
Dengan alat itu, penyelenggara hendak memastikan setiap peserta yang masuk ke ruang ujian merupakan mereka yang telah terdaftar dan lulus seleksi administrasi.
Baca juga : DPR Minta Minimalisir Ketimpangan dengan Sinergi Belanja Pusat dan Daerah
“Setiap mau masuk ruangan ada monitor yang kita bisa masang muka kita, dan kemudian dipindai (atau) dipindai dan akan keluar identitas kita sesuai yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP)," ujar Juri saat ditemui di sela pelaksanaan tes, Rabu (24/11).
Pindai wajah, ujar dia, diterapkan pada hari pertama pelaksanaan dengan agenda tes tertulis dan penulisan makalah yang berlangsung di Jakarta International Expo (JIEXPO), Rabu (24/11).Sesuai jadwal, tes tertulis, pembuatan makalah dan psikologi berlangsung selama dua hari 24-25 November 2021. (OL-7)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved