Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEKUATAN besar yang dimiliki Partai NasDem sangat menentukan stabilitas politik di Tanah Air, terutama dalam menyongsong pesta demokrasi yang akan berlangsung di 2024.
Oleh karena itu, dukungan partai yang dipimpin Surya Paloh terhadap pemerintah saat ini memiliki nilai yang sangat penting.
Baca juga: Sempat Buntu, DPR-Pemerintah Capai Titik Temu Lanjutkan Pembahasan RUU PDP
"Saya kira stabilitas politik sangat penting sekali sekarang ini dan dukungan NasDem, seperti yang disampaikan Bapak Ketua Umum Surya Paloh, saya kira sangat diperlukan," ujar Jokowi saat menghadiri prayaan satu dekade Partai NasDem di Kampus Akademi Bela Negara, Jakarta, Kamis (11/11).
Dalam kesempatan tersebut, kepala negara juga meminta NasDem untuk menanamkan gerakan perubahan kepada bangsa Indonesia.
Upaya tersebut dibutuhkan agar masyarakat Tanah Air memiliki sifat superior dan percaya diri.
"Kita harus membangun percaya diri, optimisme. Sebagai bangsa pemimpin, jangan sampai kita kehilangan orientasi itu. Itulah yang dinamakan gerakan perubahan, gerakan restorasi ya itu," tegas Jokowi.
Ia tidak ingin masyarakat Indonesia memiliki mental terjajah, yang merasa lebih rendah dari bangsa lain.
Indonesia memang pernah ditundukkan selama 350 tahun, namun, di balik itu, ada kekuatan dan kejayaan besar yang akhirnya membentuk sebuah perlawanan hingga membuat Indonesia merdeka.
"Sekali lagi, kita harus ingat, kita memiliki banyak penggalan sejarah kejayaan dari pendahulu-pendahulu kita. Kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan hasil dari pemberian, tetapi hasil dari sebuah perjuangan panjang. Jadi mental Inlander, mental terjajah, mental Inferior, harus hilang. Jangan dipelihara," tegas mantan wali kota Solo itu.
Ke depan, Indonesia harus mampu melestarikan warisan peradaban berupa ajaran budi pekerti yang menjadi identitas terkuat bangsa ini.
"Sehingga kita bisa mewarisi kearifan lokal untuk mengelola kehidupan kita secara baik. Ada keragaman seni dan budaya yang kita miliki. Itulah kekuatan kita. Setelah pembangunan infrastruktur secara masif, kita sekarang berkonsentrasi kepada pembangunan sumber daya manusia yang akan menjadi fondasi kita dalam menghantarkan bangsa ini maju," tandasnya.
(OL-6)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved