Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Juri Ardiantoro mengaku tim sudah melakukan jemput bola dan sosialisasi.
Ia mengungkapkan anggota tim seleksi melakukan pendekatan di komunitas tempat mereka bernaung dan bekerja, untuk mendorong calon-calon potensi agar mendaftar.
Juri menyebut bahkan anggota tim juga mengontak secara personal orang-orang yang dianggap pantas mendaftar menjadi calon anggota KPU dan Bawaslu RI.
Meski demikian, ia menegaskan tidak akan ada perlakuan khusus terhadap mereka yang dihubungi tim seleksi.
"Jemput bola itu salah satu yang kami lakukan menghubungi orang per orang untuk mendaftar. Tentu saja tidak sederhana kita minta mereka daftar dan ada banyak pertanyaan seperti kalau sudah dihubungi panitia apakah akan lolos," papar Juri dalam sesi sosialisasi yang dilakukan tim seleksi, Jumat (5/11).
"Semua sama perlakuannya, tidak ada jaminan dari tim seleksi kepada orang per orang untuk bisa diterima sebagai calon anggota KPU dan Bawaslu," ucap Juri.
Data tim seleksi per Jumat (5/11), terdapat 69 bakal calon anggota KPU RI yang telah mendaftarkan diri. Sedangkan untuk Bawaslu RI tercatat 58 orang sudah mendaftar.
Tim seleksi, ujar Juri, berharap mereka yang mendaftar punya niat tidak sekadar menjadi penyelenggara pemilu.
Melainkan berkomitmen masuk dalam salah satu institusi demokrasi di Indonesia yakni KPU dan Bawaslu RI. Anggota tim seleksi lainnya Endang Sulastri mengatakan untuk pendaftaran administrasi, tim tidak ingin mempersulit pendaftar.
Para pendaftar, imbuhnya, dapat menggunakan formulir kesehatan yang sudah disediakan tim ataupun mengirimkan format lain.
"Formulir tidak mesti yang harus tim seleksi, formulir pernyataan sehat baik dari dokter, rumah sakit, bisa diterima," ucapnya.
Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan kecenderungan pada setiap seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu selalu sama.
Jumlah pendaftar baru akan meningkat menjelang akhir pendaftaran. Nantinya, terang dia, jumlah itu akan mengerucut seiring proses seleksi.
"Menjelang 3-4 hari kecepatan pertambahan pendaftar seperti balap-balapan, tahun 2017 proses yang sama kebetulan saya tim seleksi kita mendapatkan lebih dari 800 orang sampai pendaftaran sampai ditutup," tutur Hamdi.
"Setelah itu dilakukan seleksi berkas hingga berkurang sekitar 300, itu yang ikut untuk tes tertulis yang berbentuk computer adaptive test (CAT)," paparnya.
Mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang juga tim seleksi mendorong masyarakat untuk bisa mendaftarkan diri selagi masih ada cukup waktu hingga 15 November 2021.
Menurut I Dewa Gede, kecukupan waktu bisa menjadi kesempatan para pendaftar untuk mempersiapkan dengan baik. Sehingga tidak terburu-buru mengirimkan berkas menjelang pendaftaran ditutup. (Ind/OL-09)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved