Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta para pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal untuk segera menghentikan segala aktivitas. Aparat akan menindak seluruh bentuk usaha keuangan yang tidak sah secara subjektif dan objektif.
“Imbauan atau statement resmi dari pemerintah hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini,” ujar Mahfud usai memimpikan rapat yang dihadiri sejumlah pejabat dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri dan Kejaksaan Agung di Gedung Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Selasa (19/10).
Baca juga: Penagih Utang Pinjol PT AKS Jadi Tersangka
Menurut dia pemerintah telah mengkaji secara mendalam bahwa pinjol ilegal dari aspek hukum perdata tidak memenuhi syarat. Dengan demikian seluruh perjanjian antara pinjol ilegal dengan masyarakat dinyatakan batal atau dibatalkan.
Ia juga mengimbau kepada semua korban pinjol ilegal terkhusus yang mendapat teror dan lainnya supaya melapor ke kepolisian.
"Juga kepada mereka semua yang sudah menjadi korban jangan membayar, karena tidak membayar lalu ada yang tidak terima, diteror. Lapor ke kantor polisi terdekat, polisi akan memberikan perlindungan," pungkasnya. (OL-4)
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan denda total Rp755 miliar kepada 97 platform pinjaman daring (pindar) memicu perdebatan.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan putusan terhadap 97 perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online dalam perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha.
OJK mencatat utang pinjol masyarakat Indonesia mencapai Rp100,69 triliun pada Februari 2026. Simak data lengkap TWP90, pembiayaan gadai, hingga dampak konflik global.
KPPU memutuskan 97 pelaku usaha layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi ata fintech P2P lending atau biasa dikenal dengan pinjaman online atau pinjol.
Pendanaan produktif pindar mendorong kenaikan rata-rata omzet bulanan UMKM hingga 121% serta meningkatkan keuntungan bersih sekitar 155%.
Strategi pemulihan harus berfokus pada stabilisasi arus keuangan, bukan sekadar menunda kewajiban.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD berpendapat, posisi Indonesia semestinya berempati terhadap Iran.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved