Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak mengisi posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Politisi Partai Gerindra tersebut dinilai memiiki sepak terjang yang mumpuni.
"Pantas (Sufmi Dasco Ahmad) menjadi Menkopolhukam karena pengalaman politik dan hukumnya," kata Jerry dalam keterangan resmi, Minggu (12/9).
Namun, Jerry menegaskan hak preogratif memilih nama untuk menjadi menteri berada di tangan Presiden Joko Widodo. Selain itu, kriteria menjadi menteri juga harus dilihat seperti integritas, komitmen, berkarakter, dan juga tegas.
Baca juga: Jokowi Harap Pendukungnya Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
"Tentu saja siapa pun nama yang disodorkan yang menentukan Presiden Jokowi. Usul saya, sebelum memilih menteri sebaiknya dilakukan jajak pendapat atau sayembara kepada masyarakat siapa saja nama-nama yang pantas menjadi menteri," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Pengamat Politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara. Ia menilai Sufmi Dasco Ahmad pantas menggantikan posisi yang sekarang diisi Mahfud MD.
"Sufmi Dasco cocok (menggantikan Mahfud), karena dia tipe yang tidak suka buat gaduh," kata Igor.
Terlebih, kata Igor, Dasco juga secara jaringan dikenal banyak orang seperti tokoh politik, tokoh agama, aktivis mahasiswa, dan juga aktivis buruh.
Selain itu, Dasco juga tutut andil dalam rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo pascapilpres 2019.
Tugas Menkopolhukam harus menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menopang pembangunan ekonomi yang terus dijadikan prioritas bagi pemerintah.
"Ke depan urgensi yang penting bagi persoalan polhukam adalah terorisme, narkoba, keadilan hukum, kesenjangan ekonomi, penyebaran hoaks, penertiban buzzer, penegakan HAM dan pengendalian covid-19," pungkasnya. (OL-1)
Agung menekankan perombakan kabinet juga diharapkan membawa perbaikan di berbagai sektor, mulai dari komunikasi publik, tata kelola pemerintahan.
RESHUFFLE kabinet yang baru saja dilakukan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja pemerintahan.
Terpantau secara Visual, Gunung api terlihat jelas hingga tertutup Kabut 0-III. T
Dudung juga membuka kemungkinan melakukan inspeksi mendadak (sidak) jika ditemukan program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pelantikan Hasan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 53P tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi.
Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan pejabat baru dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD berpendapat, posisi Indonesia semestinya berempati terhadap Iran.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved