Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIAT Jenderal (Setjen) DPR mengevaluasi proyek penunjang perangkat kesehatan. Pasalnya, proyek yang masih dalam tahap pelelangan itu menjadi sorotan.
"Itu termasuk yang kami hentikan juga. Tapi mungkin salah satunya akan kami revisi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9).
Bagian yang akan direvisi yaitu laboratorium darah di pelayanan kesehatan lingkungan DPR. Pasalnya, laboratorium tersebut dinilai perlu pembaruan.
"Karena lab darah di yankes (pelayanan kesehatan) kita saat ini sudah sangat tua dan sering gak bisa dipakai," ungkap dia.
Evaluasi juga akan dilakukan untuk sterilisasi ruangan. Sebab, kehadiran anggota dewan mengikuti rapat secara fisik bakal ditambah mengikuti perkembangan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Baca juga : KPK Apresiasi Vonis terhadap Anak Buah Juliari Batubara
"Dengan adanya PPKM di level 3 ini kemungkiann rapat ke depan akan dievaluasi dan keliatannya anggota DPR ini kehadiran fisik ditambah ya," sebut dia.
Selain mengevaluasi penunjang peralatan kesehatan, Setjen DPR telah membatalkan pengadaan multivitamin. Keputusan tersebut diambil karena menjadi sorotan publik.
Indra menjelaskan proyek pengadaan multivitamin dan peralatan penunjang kesehatan baru dilakukan pada tahun ini. Sebelumnya, Setjen DPR hanya melakukan evaluasi kecil terhadap kebutuhan kesehatan.
"Tahun lalu kita lebih banyak melakukan revisi kecil untuk handsanitizer, untuk penyemportan ruangan," ujar dia.
Dikutip dari laman lpse.dpr.go.id, nilai pagu pengadaan penunjang kesehatan sebesar Rp5.492.719.525. Sedangkan nilai harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp5.485.829.800. (OL-2)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
Hasil pemantauan ICW menunjukkan proyek bernilai triliunan rupiah ini sarat ketidaksesuaian dengan aturan dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar
Tessa menerangkan dugaan korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek-proyek di Divisi Engineering, Procurement and Construction (EPC) PT PP tahun 2022-2023.
Dugaan rasuah ini terjadi pada 2022 sampai dengan 2023. KPK menyebut kasusnya berkaitan dengan kerugian negara.
Proyek LRT Jakarta Fase 1B dikerjakan dari dua sisi yakni dari zona Velodrome-Pramuka dan zona Manggarai-Pramuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved