Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan Greenpeace Indonesia ke polisi. ICW menilai Lembaga Antikorupsi itu menjadi otoriter usai dinahkodai oleh Firli Bahuri.
"Pelaporan terhadap masyarakat sipil yang dilakukan KPK ke Polres Jakarta Selatan akan dicatat sejarah sebagai bukti KPK di bawah komando Firli Bahuri benar-benar telah berubah menjadi lembaga otoriter dan bersikap antikritik," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Rabu (21/7).
Kurnia menilai pelaporan itu berlebihan. Lembaga Antikorupsi dinilai sedang mencari cara untuk menutup masalah dengan pelaporan itu.
Baca juga: KPK Laporkan Greenpeace ke Polisi, ICW Tuntut Dewas Bertindak
"Langkah pelaporan ke kepolisian juga kian menggambarkan ketidakmampuan KPK menutupi skandal penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan yang pada akhirnya memberhentikan punggawa-punggawa di lembaga antirasuah tersebut," tutur Kurnia.
Sebelumnya, aksi tembakan laser ke Gedung Merah Putih KPK berujung laporan polisi. Lembaga Antikorupsi itu melaporkan aksi yang dilakukan Greenpeace Indonesia itu ke polisi.
"KPK, melalui Biro Umum, telah melakukan koordinasi dan pelaporan kepada Polres Jakarta Selatan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri, Senin (19/7).
Ali mengatakan penembakan laser itu dilaporkan atas tudingan melakukan demonstrasi di luar jam yang diperbolehkan. Lembaga Antikorupsi itu merasa terganggu karena unjuk rasa dilakukan pukul 19.05 WIB.
"Kami menilai telah ada potensi kesengajaan melakukan gangguan ketertiban dan kenyamanan operasional perkantoran KPK sebagai objek vital nasional yang dilakukan pihak eksternal dimaksud," tegas Ali. (OL-1)
Wana menekankan bahwa Presiden disebut belum juga bertemu dengan KPRP meskipun komisi tersebut telah merampungkan rekomendasi sejak 2 Februari 2026.
ICWmenilai praktik pemberian THR oleh sejumlah kepala daerah kepada forkopimda merupakan bentuk gratifikasi termasuk kasus bupati tulungagung gatut sunu wibowo
MANTAN Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas kini menjadi tahanan rumah. ICW menilai sangat berisiko karena ada potensi penghilangan barang bukti kasus korupsi kuota haji
ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan lembaga antirasuah itu setelah mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rutan jadi tahanan rumah
ICW mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kebijakan impor 105.000 unit kendaraan pick up (pikap) dari India.
Konflik Iran-AS-Israel picu tumpahan minyak besar di Teluk Persia. Jutaan orang terancam krisis air bersih dan kehancuran ekosistem laut.
Longsor Bantargebang Maret 2026 menelan korban jiwa. Greenpeace desak Pemprov DKI Jakarta evaluasi total tata kelola sampah dan perlindungan pemulung.
GREENPEACE Indonesia menilai rencana pengalihan izin 28 perusahaan yang dicabut Satgas Penertiban Kawasan Hutan kepada Danantara sebagai preseden buruk.
Kritik pemerintah soal bencana Sumatra berujung teror. Konten kreator dan aktivis alami ancaman hingga doxing.
Task Force Percepatan Perizinan Hutan Adat, beranggotakan NGO, akademisi, masyarakat adat, dan pemerintah dengan prinsip inklusivitas dan keterwakilan gender sudah dibentuk.
JURU kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji, mengungkapkan terdapat tiga poin penting dalam putusan PN Cibinong terhadap pakar lingkungan Bambang Hero Cs.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved