Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DI masa krisis dan sulit akibat pandemi Covid-19, negara dihadapkan dengan berbagai masalah, mulai dari kesehatan masyarakat, perekonomian sulit dan bermacam masalah lain turunanya. Tidak mudah mengatasi berbagai masalah tersebut, belum lagi peredaran berita yang disinformasi yang membuat masyarakat bingung dan resah.
Menanggapi penyebaran informasi yang meresahkan ini, anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mendukung dan mendorong Kepolisian untuk menertibkan informasi di media sosial.
“Saya mendukung langkah Kapolri dalam melaksanakan penertiban di media sosial, dengan pembentukan patroli siber. Saya pikir ini bukan pembatasan hak menyampaikan pendapat, hanya saja, penyampaian pendapat harus disertai dengan kebenaran, bukan informasi menyesatkan, fitnah, ujaran kebencian, apalagi dengan hoaks," papar Eva Yuliana dalam keterangan pers yang diterima , baru-baru ini.
Dia pun mencontohkan kasus yang baru-baru ini menyita perhatian publik, yakni diamankannya seorang dokter yang membuat opini tentang Covid-19, dr Lois Owien.
Eva berpendapat, kasus ini perlu ditangani secara serius. Sebab opini yang disampaikan dokter tersebut di media massa menyesatkan publik dengan cenderung kontra produktif dengan percepatan penanganan pandemi Covid-19 yang tengah dilaksanakan.
"Dokter Lois sampai ditangkap, ini bagus. Artinya informasinya yang cukup meresahkan masyarakat, dipantau terus oleh badan siber. Saya sendiri mengapresiasi tindakan dari Kepolisian dengan menangkap yang bersangkutan dalam hal ini adalah Lois owien," ungkap politikus dari Fraksi Partai NasDem ini.
Menurut Eva, hal ini menunjukan Polri serius menindak pelaku hoaks dan disinformasi yang meresahkan publik. Sebab yang bersangkutan diharapkan penyidik sudah mengakui bahwa apa yang menjadi statmen darinya tidak didasari pada riset medis. "Tentu jika ini dipercaya masyarakat akan mencelakakan," ujarnya.
Eva menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, tindakan kejahatan siber cukup meresahkan masyarakat. Terutama marak beredar informasi palsu dan menyesatkan. Kejahatan ini menjadi sangat berbahaya, karena menyesatkan masyarakat, dan ini merupakan tanggung jawab besar Bareskrim.
"Karenanya saya juga mengapresiasi tindakan Polri selanjutnya, yakni melalui Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang juga Ketua Satgas PRESISI Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi, dengan melakukan tindakan yang dalam kasus mengedepankan keadilan restoratif atau restorative justice dalam penyelesaian kasus ini. Ini menunjukkan kemajuan bagi institusi Polri menuju arah yang Humanis dan Presisi," jelas Eva.
Ia berharap hal ini bisa menjadi edukasi bagi masyarakat, untuk bisa bijak dalam mengemukakan opini. Terlebih jika opini tersebut berpotensi untuk meresahkan masyarakat yang tengah berjuang untuk lepas dari pandemi Covid-19.
Dia mendukung tindakan Patroli Siber Polri yang seiring sejalan dengan tugas pemerintah dalam membasmi covid-19, dengan menetralisir berita Hoax tentang Covid-19 dan Vaksinasi.
"Mari menggunakan media sosial dengan baik dan bijak, sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali," pungkas Legislator dapil Jawa Tengah V itu. (RO/OL-09)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved