Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEWAN Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan sanksi kepada dua penyidik kasus bansos, yakni Mochamad Praswad Nugraha dan Muhammad Nor Prayoga. Menanggapi hukuman etik itu, penyidik Praswad Nugraha menyebutnya sebagai risiko menangani kasus korupsi.
"Laporan terhadap kami bukan hal baru dan merupakan risiko dari upaya kami membongkar kasus korupsi paket sembako bansos, dengan anggaran Rp6,4 triliun. Dilakukan secara keji di tengah bencana covid-19," ujar Praswad, Senin (12/7).
Dua penyidik kasus bansos itu dinyatakan bersalah, karena melakukan perundungan dan pelecehan terhadap saksi Agustri Yogasmara alias Yogas. Dewas KPK menyebut kedua penyidik mengucapkan kata-kata kasar dan bahasa tubuh yang tidak pantas saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Yogas.
Baca juga: Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Dua Penyidik Kasus Bansos
Penyidik Praswad dijatuhi sanksi sedang, yakni pemotongan gaji pokok sebesar 10% selama 6 bulan. Sedangkan Nor Prayoga dikenai sanksi ringan teguran tertulis satu berlaku tiga bulan.
Dalam kasus etik itu, Agustri Yogasmara atau Yogas menjadi pelapornya. Sementara dalam kasus bansos, Yogas berstatus sebagai saksi dan pernah diperiksa. Rumahnya juga sempat digeledah penyidik. Dalam perkara bansos itu, Yogas diduga merupakan operator anggota DPR Ihsan Yunus.
Praswad menyebut dalam pembacaan putusan Dewas, terdapat potongan kata-kata yang dilepaskan dari konteks kejadian secara keseluruhan. Beberapa potongan yang dilepaskan dari konteks, seperti suasana dan intonasi saat komunikasi tersebut dilakukan.
Kemudian, latar belakang dialog yang terjadi 3-4 jam sebelumnya. Lalu, upaya peringatan agar saksi tidak melanggar pasal pemidanaan, karena memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan barang bukti lainnya.
Baca juga: Soal Kasus Tanah Munjul, KPK: Keterangan Anies Diperlukan
"Peringatan tersebut muncul sebagai upaya kami untuk menghentikan ancaman yang dilakukan oleh Agustri Yogasmara terhadap saksi lainnya. Serta, teknik-teknik interogasi dalam penyidikan," jelas Praswad.
Dia menyebut sanksi yang dijatuhkan Dewas KPK bukan sesuatu yang luar biasa. Dalam hal ini, jika dibandingkan para korban kasus korupsi bansos yang dirampas haknya.
Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menilai seharusnya penyidik Praswad dan Yoga tidak mendapat hukuman. Menurutnya, penyidik diberikan penghargaan, karena berhasil membongkar kasus korupsi bansos yang menjadi perhatian publik.(OL-11)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Kepala Satuan Tugas Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Titto Jaelani mengatakan tim jaksa KPK sudah siap membuktikan perbuatan pidana 15 terdakwa pungutan liar di Rutan KPK.
PANITIA Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029 mengumumkan sebanyak 236 orang lulus seleksi administrasi capim KPK.
SEJUMLAH pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 diumumkan pada Rabu (24/7/2024).
SEBANYAK 318 orang lolos dalam pemilihan seleksi administrasi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas). Seleksi ini merupakan tahapan awal.
Pansel capim dan Dewas KPK ditantang untuk berani coret calon yang tak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Pansel calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menjalankan tugas dengan profesional. Pansel harus berani mencegah intervensi politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved