Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
STAF Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Antonius Benny Susetyo mengatakan pemerintah harus bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bahasa kekinian sehingga bisa dipahami dengan baik oleh para pemuda.
Upaya tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan platform-platform media sosial atau melalui kegiatan-kegiatan sosial.
Benny mengungkapkan kaum milenial yang mengerti Pancasila akan merasa terikat dengan seluruh masyarakat di Tanah Air meskipun memiliki perbedaan kepercayaan atau kebudayaan.
“Kita harus membangun sebuah toleransi, nilai-nilai agama bersatu dengan kultur. Jika ada agama dalam kultur, akan tercipta kehidupan yang harmonis," ujar Benny melalui keterangan resmi, Minggu (11/7).
Sayangnya, saat ini, upaya tersebut belum dilakukan. Perkembangan teknologi yang pesat lebih banyak mengakomodir konten-konten yang mereduksi dan mengancam kemajemukan
Akhirnya, kesadaran akan persatuan menjadi terus terkikis.
“Kita menjadi tidak peduli satu sama lain, hanya kelompok dan golongannya sendiri yang dianggap penting,” paparnya.
Dia pun mengajak bangsa Indonesia untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila lewat pendidikan, hidup dalam keluarga, dan penggunaan teknologi, agar kaum anak muda mengenal dan mengerti, serta bersyukur atas nilai Pancasila yang dimiliki bangsa Indonesia, sebagai penutup paparannya.
Adapun, anggota DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto atau yang akrab disapa Tina Toon menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila di kehidupan kaum muda sudah tidak kental seperti dulu.
Oleh karena itu, pemerintah bersama wakil rakyat harus terus mengingatkan dalam banyak kesempatan.
"Kamu milenial tidak boleh lupa dengan perjuangan anak-anak muda saat kemerdekaan Indonesia. Peran pemuda saatn itu sangat penting dalam pembangunan nasional dan begitu juga seharusnya sekarang," tegasnya
Anak-anak muda, lanjut Tina toon harus disadarkan bahwa mereka adalah penerus bangsa yang semestinya membawa perubahan besar bagi Indonesia. (OL-8)
Tujuan kerja sama untuk memberikan pembinaan dan pemahaman tentang ideologi Pancasila di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa yang berkuliah di UPI Kampus Cibiru.
Di tengah tantangan arus digital saat ini, kegiatan kelas menulis bermanfaat untuk mengasah kreativitas dan kemampuan menulis anak-anak.
Ratusan anak mengerubungi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko saat bermain kuis Pancasila dalam puncak perayaan Hari Anak Nasional di Istora Papua Bangkit.
UPAYA penguatan Pancasila yang dimulai pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo mesti dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
PARTAI NasDem pada 25-27 Agustus 2024 mendatang akan menyelenggarakan perhelatan akbar dalam tradisi keorganisasian partai, yaitu kongres ke-3.
PANCASILA pro pembangunan berkelanjutan. Itu pilihan tunggal atau tujuan Proklamasi tidak kesampaian.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KONTROVERSI Tapera berujung dengan diajukannya permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
PERUBAHAN revisi Undang-Undang Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.
Pakar hukum tata negara Feri Amsari secara tegas menyampaikan bahwa ide untuk memunculkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) jelas melawan konstitusi.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg DPR RI) Fraksi NasDem Rico Sia menerangkan parpolnya mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved