Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEJUJURAN mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dipertanyakan, setelah keterangannya dinilai kerap berubah-ubah. Juliari juga mengaku bahwa penggunaan pesawat pribadi sesuai dengan standar di Kementerian Sosial (Kemensos)
"Banyak yang tidak sesuai dengan keterangan saksi. Saya minta saudara (Juliari) jujur, saya mohon saudara jujur," ujar Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis kepada Juliari saat menjadi saksi perkara korupsi bansos di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (9/7).
Menurut Damis, keterangan Juliari banyak yang bertentangan dengan keterangan sejumlah saksi. Dia pun meminta Juliari terbuka dengan menjawab sejujurnya terkait kasus korupsi bansos covid-19. "Dari klarifikasi yang dilakukan dalam sidang ini banyak yang tidak sesuai keterangan saksi," pungkasnya.
Baca juga: Jaksa Agung Disebut dalam Sidang Bansos Sembako Covid-19
Damis mendesak Juliari agar lebih kooperatif dengan proses persidangan. Sebab, berbohong dapat memunculkan perkara baru bagi Juliari. "Saudara jangan menyulitkan saudara sendiri. Ini dua orang terdakwa (Adhi Wahyono dan Matheus Djoko) bisa jadi saksi masalah yang baru terhadap saudara," imbuh Damis.
Nasihat Damis itu menyusul keterangan Juliari yang kerap menjawab tidak tahu, saat ditanya jaksa dan penasihat hukum dua terdakwa. Seperti, pungutan fee, penunjukkan vendor, hingga fee lawyer.
Saat ditanya kuasa hukum terkait fee operasional yang harus dibayarkan vendor kepada Adhi Wahyono dan Matheus Djoko, Juliari juga mengaku tidak tahu. "Saya baru tahu ada kasus ini, sebelumnya tidak pernah. Tidak pernah ada laporan pungutan," tukas Juliari.
Baca juga: Hakim Sidang Juliari Terima Permohonan Ganti Rugi Bansos
Dia juga mengklaim tidak pernah meminta Adhi Wahyono dan Matheus Djoko untuk memungut biaya dari para vendor. "(Apakah terdakwa Adhi Wahyono dan Matheus Djoko pernah melaporkan fee yang mereka pungut?) Enggak pernah seingat saya," lanjut dia.
Juliar menyatakan hanya PPK yang berkuasa dalam menentukan pemenang untuk vendor dalam lelang bansos. Dia juga mengaku tidak menerima uang dari perusahaan yang menjadi vendor bansos. Juliari pun membantah uang yang digunakan untuk membayar private jet berasal dari dari KPA Bansos Adhi Wahyono.
"Saya selalu sampaikan ke Selvi (sekretaris pribadi Juliari) minta (uang) ke Biro Umum," klaim Juliari.(OL-11)
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved