Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DERASNYA informasi hoaks tentang virus maupun vaksin covid-19 yang beredar di media sosial telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Informasi yang tidak benar terkait covid-19 memicu masyarakat untuk melakukan panic buying yang justru semakin memperburuk keadaan.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Yan P Mandenas meminta pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mengendalikan perkembangan dan penyebaran informasi hoaks terkait covid-19. Dengan begitu diharapkan informasi mengenai covid-19 yang tersebar di publik merupakan informasi yang benar yang tidak menimbulkan kepanikan.
"Publik perlu memiliki informasi yang benar terkait jenis perkembangan virus serta klasifikasi dampaknya secara baik dan komprehensif," ujar Yan dalam siaran pers yang diterima mediaindonesia.com di Jakarta, Senin (5/7).
Baca juga: DPR Apresiasi Penetapan HET Obat Penanganan Covid-19
Yan menyebut, spekulasi-spekulasi liar tentang covid-19 perlu dikendalikan. Anggota DPR-RI dapil Papua ini meminta agar Kominfo dan jajarannya lebih berperan aktif memantau sumber informasi yang beredar.Publik membutuhkan informasi terkait perkembangan covid-19 secara benar agar lebih waspada dan serius melakukan protokol kesehatan.
"Karena itu, semua informasi yang beredar harus akurat dan teruji," paparnya.
Selain itu Kominfo juga perlu mendorong media agar agar ikut berpartisipasi, melalui pemberitaan, dalam menyukseskan pelaksanaan vaksinasi nasional. Target vaksinasi harian oleh pemerintah harus dicapai agar ketahanan masyarakat kita bisa segera terbentuk.
"Karena itu, kesadaran publik mengenai pentingnya vaksinasi harus bisa didorong melalui pemberitaan dan informasi," ujar Yan. (P-5)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Menkominfo menjelaskan pihaknya juga tengah melakukan proses pendeteksian para bandar judi online di Tanah Air.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membuat regulasi untuk memberantas judi online yakni pembatasan transfer pulsa maksimal Rp 1 juta per hari.
Ribuan anak terjebak transaksi judol yang kemungkinan besar berasal dari situs judol yang sengaja berkamuflase menjadi game online yang dimainkan oleh anak-anak.
Pemerintah lakukan monitoring isu media sosial untuk susun strategi komunikasi publik
Indonesia masih kekurangan tenaga kerja digital sebanyak 600 ribu orang setiap tahun hingga tahun 2030.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel mengungkapkan 316 desa di Kalimantan Selatan masih blank spot dan ditargetkan 2026 masalah ini dapat diselesaikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved